Wednesday, 18 October 2017

Part 1 : Kontroversi Supersemar


Istana Negara, jakarta, 1988.
Sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Soeharto, serta bekas aktivis Angkatan 66, tertawa riuh. Saat itu mereka sedang bersama-sama menyaksikan pemutaran film Djakarta 1966. Acara yang berlangsung santai itu diawali dengan penuturan Presiden Soeharto mengenai peristiwa sekitar kebangkitan Orde Baru.
“Runtuhnya rezim Orde Lama terjadi melalui mekanisme yang konstitusional,” tutur Soeharto. “MPRS ketika itu memang mencabut kepercayaannya terhadap mendiang Bung Karno. Jadi, Bung Karno jatuh sama sekali bukan oleh kup militer terselubung yang dilakukan TNI.”
Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), tutur Soeharto adalah keputusan politik untuk mengatasi keadaan yang serba tak menentu. Konflik pun terjadi. Kekuatan PKI berhadapan dengan kekuasaan non-PKI. Kekuatan-kekuatan yang ada itu saling curiga, culik-menculik. Sementara itu, keadaan kian memburuk karena tak ada tindakan tegas untuk meredam sumber konflik.
Situasi tak nyaman tersebut mendorong mahasiswa turun ke jalan, lewat aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang disusul aksi serupa oleh pelajar dan kelompok lain anti PKI. Buntutnya, lahir Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yang menghendaki pembubaran PKI, pembubaran kabinet dan penurunan harga. “Tritura,” kata Soeharto, “menggema di seluruh Tanah Air dan mendapatkan dukungan rakyat.”
Dalam situasi demikian, Supersemar lahir dan digunakan untuk mengatasi keadaan, antara lain dengan membubarkan PKI. Akan tetapi, “Di sinilah ada penilaian seolah-olah keluarnya Supersemar itu karena kekuatan senjata, dengan ujung bayonet di belakangnya, seolah Bung Karno dipaksa menandatanganinya. Tuduhan itu sesungguhnya tidak benar,” ujar Soeharto.
Soeharto juga menuturkan bahwa berbekal Supersemar itulah  Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengambil tindakan tegas terhadap menterimenteri yang terlibat dalam aksi G 30 S. Hal ini yang mendorong Bung Karno melakukan reshuffle kabinet. Namun, “Ada penilaian seolah-olah Supersemar itu digunakan untuk membubarkan kabinet. Padahal, sebetulnya tidak demikian,” tutur Soeharto.
                                      Soeharto Akhirnya Behasil Menjadi Presiden

Demikianlah antara lain pernyataan Soeharto tentang Supersemar, surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden RI Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan agar Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
Menurut versi resmi, awalnya keluarnya Supersemar terjadi ketika pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan Sidang Pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Pada saat sidang dimulai, Ajudan Presiden Brigjen M. Sabur melaporkan adanya “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang berada di sekitar Istana Merdeka, jakarta, tempat berlangsungnya Sidang Kabinet.
Berdasarkan laporan, Presiden Soekarno meninggalkan Istana Negara dan menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Tak lama berselang, Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh menyusul, juga dengan menumpang helikopter. Sidang Kabinet sempat dilanjutkan, namun akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.
                                                                   Chaerul Saleh

Situasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Menteri Veteran Brigjen M. Jusuf, Panglima Kodam V/Jaya Brigjen Amirmachmud, dan Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto yang saat itu memang tidak menghadiri Sidang Kabinet karena sakit. Soeharto lantas mengutus ketiga perwira tinggi Angkatan Darat itu untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor.
                                                                        M. Jusuf

Setibanya di Istana Bogor, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi itu dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Letjen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Presiden lantas setuju dan membuat surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
                                                          Brigjen Amirmachmud

Surat perintah tersebut tiba di Jakarta pada 12 Maret 1966 pukul 01:00 dinihari. Setelah diserahkan oleh ketiga perwira kepada Soeharto, Soeharto lantas memberikannya kepada Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat, Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Soedharmono, yang mengaku menerima telepon dari ketu G-5 KOTI Mayjen Soetjipto pada 11 Maret 1966 sekitar pukul 22:00 WIB. Soetjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Letjen Soeharto. Soedharmono bahkan mengaku sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat perintah itu tiba.
                                                         Brigjen Basuki Rachmat
A.  Proses Kelahiran
Supersemar bukanlah cerita omong kosong, melainkan fakta. Artinya, benar bahwa presiden Soekarno pernah menulis surat perintah untuk Letjen Soeharto pada 11 Maret 1966. Kata sejarawan Anhar Gonggong “Soekarno sendiri mengakui itu memang ada. Saya pernah tanya beberapa orang mengakui memang ada. Tapi, yang menjadi persoalan kalau kita baca isinya itu kan untuk mengamankan Soekarno. Tapi Justru digunakan untuk menjatuhkan Soekarno. Namun itu bukan sesuatu yang salah dalam dunia politik. Orang bisa melakukan apa saja untuk meraih kekuasaan.”
Sejumlah orang juga mengaku melihat, mengetahui, ataupun melakukan proses pengetikan Supersemar. Inilah beberapa di antara mereka :
·      Letkol Ali Ebram: Staf Asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa
Dia mengaku dipanggil oleh Brigjen M. Sabur untuk mengetik Supersemar di kamar pribadi Presiden Soekarno di paviliun Ny. Hartini di Istana Bogor. Hanya ada tiga orang di ruangan tersebut, yaitu Soekarno, Sabur dan Ebram. Menurut Ebram, dirinya mengetik surat perintah dalam waktu satu jam dengan didiktekan Bung Karno. Dia mengaku gemetar salama mengetik dan Sabur duduk di sampingnya. Surat perintah itu terdiri dari dua lembar.
·      Mangil Martowidjojo: Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden
Dia berada dalam helikopter dalam perjalanan dari Istana Merdeka menuju Istana Bogor pada 11 Maret 1966 bersama dengan presiden, Brigjen M. Sabur dan pilot S. Kardjono. Dia juga mengaku melihat kedatangan helikopter di halaman istana Bogor sekitar pukul 15:00 yang membawa mayjen basuki Rachmat, Brigjen M. Jusuf dan Brigjen Amirmachmud. Bahkan, Mangil melihat Sabur mengetik surat perintah di markas Cakrabirawa lalu masuk ke paviliun Ny. Hartini.
·      Dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I
Dia menyusul Presiden Soekarno ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966 dengan menggunakan helikopter bersama Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh. Soebandrio juga mengaku bahwa dirinya bersama Chaerul Saleh mengoreksi surat perintah atas permintaan Soekarno. Proses itu berlangsung di paviliun Ny. Hartini. Perihal orang yang mengetik surat tersebut, Sobandrio hanya menyebutkan bahwa pengetikan dilakukan oleh staf Istana, entah siapa.
                                                          Dr. Soebandrio
·      Soekardjo Wilardjito
Dia mengaku melihat Presiden Soekarno menandatangani surat berdiktum militer yang disodorkan empat jenderal Angkatan Darat pada dini hari tanggal 11 Maret 1966 dengan upaya paksa. Kesaksian Wilardjito ini diperkuat pernyataan saksi lainnya, antara lain R. Soekiran (purnawirawan CPM, 31 Agustus 1998), Soeprapto Karto Siswoyo (pensiunan TNI AD, 4 Oktober 1998) dan Rian Ismail (purnawirawan CPM, 7 September 1998). Wilardjito, menyebut jenderal keempat itu adalah Wakil Men/Pangad Jenderal M. Panggabean. Presiden Soekarno, kata Wilardjito, ditodong pistol oleh salah satu jenderal agar menandatangani Supersemar
B.    Isi Supersemar
Supersemar “versi resmi” memuat keputusan atau perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk atas nama presiden/panglima tertinggi/pemimpin besar revolusi:
1.    Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi.
2.    Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3.    Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.
Tampak jelas bahwa Supersemar secara tekstual tidak berisi “Pengalihan kekuasaan”. Ironisnya, Supersemar kemudian dianggap sebagai lisensi konstitusional bagi Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu”. Sejarah mencatat rentetan peristiwa “yang dianggap perlu” tersebut menyusul terbitnya surat perintah tersebut. Hasilnya, Soeharto diangkat sebagai presiden pada 12 Maret 1967.
Lantas, apakah sebenarnya isi Supersemar?
Pada 11 Maret 1966 pukul 23:00 Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Jusuf dan Brigjen Amirmachmud kembali dari Istana bogor ke Markas Kostrad di Jakarta dengan membawa surat dari Presiden Soekarno, yang memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi. Dalam hal ini, Brigjen Kemal Idris berkata, “Saya sempat membawa surat itu, yang memberikan kekuasaan kepada Pak Harto untuk bertindak mengamankan situasi. Setelah tugas dilaksanakan, kekuasaan dikembalikan kepada Bung Karno, sebagai Presiden RI. Surat itu dikenal dengan nama “Supersemar”.
Roeslan Abdul Gani menafsirkan bahwa Supersemar yang asli itu berisi pendelegasian kekuasaan (delegation of authority), sedangkan  yang palsu mengandung makna transfer of authority. Yang jelas, sejak terbit, Supersemar sudah kabur makna dan keberadaannya. Masalahnya, manakah Supersemar yang asli atau Palsu? Apakah yang sekian lama beredar di masyarakat adalah Supersemar asli, atau sebaliknya justru palsu? Atau, bahkan semuanya palsu? Lalu, dimanakah yang asli?
Soebandrio menyatakan bahwa dalam naskah asli Supersemar sebenarnya tertera kalimat “ setelah keadaan terkendali, Supersemar diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno”. Pernyataan Soebandrio ini dikuatkan oleh kemal Idris. “itu biasanya kalau ada surat perintah untuk melaksanakan tugas dan kalau sudah selesai ya harus lapor. Kewenangannya ya harus ditarik. Tapi, itu tidak dilaksanakan oleh Soeharto, seolah-olah surat itu hilang dan dia mempergunakan itu untuk mendapatkan kekuasaannya sendiri.
Sementara itu, sejarawan Baskara T. Wardya mengatakan bahwa Supersemar adalah surat perintah harian. Supersemar tersebut berisi perintah untuk mengamankan situasi ketika itu. Masalahnya, supersemar dijadikan seakan-akan pengalihan kekuasaan. Padahal, bung Karno dengan tegas mengatakan, kata Baskara, Superemar bukan pengalihan kekuasaan dan bukan pengalihan otoritas.
Karena ketiadaan arsip yang akurat tentang surat perintah tersebut, penafsiran atas isinya pun menjadi sangat beragam. Cara penafsiran itu bahkan sudah muncul sejak awal lahirnya Supersemar. Penafsiran bahwa Supersemar adalah “penyerahan atau pengalihan kekuasaan” diyakini oleh Brigjen Amirmachmud ketika dalam perjalanan naik jip bersama Brigjen M. Jusuf dan Brigjen Basuki Rachmat sepulang dari Istana Bogor. “Lho ini kan penyerahan kekuasaan,” seru Amirmachmud ketika itu.
Letjen Soeharto mungkin saja keliru memahami isi Supersemar. Namun, mungkin pula dia sengaja melangkahi kewenangan yang disebutkan dalam surat perintah tersebut. Buktinya, hal pertama yang dia lakukan adalah membubarkan PKI. Betapa pun langkah ini secara kondisional adalah tepat, tapi jelas tidak bersandar pada Supersemar. Tak heran jika Presiden Soekarno terkejut dan marah dengan langkah Soeharto ini.
Pada 13 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat lanjutan untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari Supersemar kepada Soeharto. Surat ini dibawa oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J Leimena kepada Soeharto. SP 13 Maret terdiri atas tiga hal, yakni:
1.    Mengingatkan bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 sifatnya teknis/administratif, tidak politik, semata-mata adalah perintah mengenai tugas keamanan bagi rakyat dan pemerintah untuk keamanan dan kewibawaan Presiden/PangitMandataris MPRS.
2.    Bahwa Jenderal Soeharto tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang politik sebab bidang politik adalah wewenang langsung presiden, pembubaran suatu partai politik adalah hak presiden semata-mata.
3.    Jenderal  Soeharto diminta datang menghadap presiden di istana untuk memberikan laporannya.
Setelah membacanya, Soeharto menyatakan bahwa pembubaran PKI adalah tanggung jawabnya sendiri. Dia bukannya tidak peduli terhadap surat tertanggal 13 Maret yang intinya mengoreksi kekeliruan pemahamannya terhadap Supersemar, melainkan pelaksanaan Supersemar itu cenderung manipulatif. Dia tidak melaksanakan isi seutuhnya, bahkan justru menggunakan Supersemar dalam fungsi di luar yang menjadi maksud Presiden Soekrano.
C.    Supersemar Palsu
Pada 4 Desember 2008, Ubaydillah Thalib, putra dari almarhum Staf Intelijen Komando Operasi Tertinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI) Salim Thalib, mengatakan bahwa ayahnya sempat melihat teks Supersemar ketika diperlihatkan oleh Letkol Soedharmono. “Supersemar yang selama ini beredar adalah palsu,” kata Ubay menirukan pengakuan ayahnya. “Teks itu tidak tersusun rapi seperti yang sekarang beredar, tapi memang diketik.”
Salim mengaku sempat melihat teks tesebut sekilas saat diperintahkan oleh Letkol Soedharmono untuk menyimpan di ruangannya. Isi dari teks tersebut juga diyakini berbeda dengan instruksi Presiden Soekarno sesungguhnya. “Ayah saya yakin isinya tidak seperti itu. Tidak seperti itu bunyinya,”jelas Ubay.
Ubay memperkirakan, isi teks Supersemar sesungguhnya sama dengan pernyataan pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1966 yang bertajuk “Djangan sekali-kali meninggalkan Sedjarah (Djas Merah)”. Perintah Soekarno saat menerbitkan Supersemar hanyalah untuk meningkatkan pengamanan pemerintahan, pengamanan presiden dan pengamanan ajaran presiden. “Tapi, sayangnya yang melihat teks Supersemar itu hanya beberapa orang,” keluh Ubay.
Keberadaan teks Supersemar asli memang masih menjadi misteri. Hingga saat ini, Arsip Nasional RI (ANRI) belum mampu mendapatkan kejelasan dari para saksi kunci keberadaan surat tersebut. ANRI memiliki dua versi Supersemar yang isinya senada. Padahal, Supersemar 1966 merupakan dokumen negara yang tidak kalah pentingnya dengan naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang disimpan di ANRI.
Dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid III terbitan Sekretariat Negara RI termuat dua macam fotokopi Supersemar yang menampilkan fisiknya amat berbeda. Fotokopi Supersemar pertama diketik satu spasi dengan tampilan lebih rapi, mengesankan asli. Sedangkan, fotokopi yang kedua diketik satu setengah spasi, mengesankan kurang rapi, bahkan amatiran. Agaknya, kedua arsip inilah yang kini disimpan di ANRI.
                                      Supersemar Versi Sekretaris Negara RI

Faktanya, Presiden Soekarno hanya menandatangani satu surat perintah, Artinya, jika ada 3 naskah Supersemar, satu diantaranya adalah asli dan dua lainnya palsu. Bahkan, bisa jadi ketiga naskah itu palsu.
Usaha ANRI untuk mendapatkan Supersemar 1966 yang asli sudah dilakukan dengan menghubungi para jenderal dan pemegang Supersemar 1966, namun tak mendapat respons. Artinya, kedua versi Supersemar  yang ada di ANRI sulit untuk dipastikan keasliannnya.
Masalah lainnya adalah soal jumlah arsip Supersemar. Ada yang satu lembar ada yang dua lembar, mana yang benar?
Selain dua surat di ANRI, mendiang Jenderal M. Jusuf juga mengklaim memiliki naskah asli Supersemar. Atmadji Sumarkidjo, penulis buku Memoar Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit menyatakan dirinya diberi fotokopi Supersemar lansung dari M. Jusuf pada 1992. Kata Atmadji, M. Jusuf juga tidak mendapatkan surat asli, tapi hanya fotokopi. “Beliau tidak bisa menjelaskan keberadaan Supersemar yang asli dan saya tidak tahu dari mana beliau mendapatkan fotokopi itu. Ya, memang faktanya seperti itu dan saya yakin M. Jusuf tidak berbohong,” ujarnya.
                               Supersemar Versi Pusat Sejarah dan Tradisi TNI

Hal senada dikatakan oleh sejarawan Anhar Gonggong. Menurutnya, “Surat itu adalah pergumulan politik siapa yang menang siapa yang salah selalu ada rekayasa untuk kepentingan Soeharto. Pak Jusuf bukan pembohong, Supersemar adalah proses kekuasaan Pak Harto hingga 30 tahun, jadi kalau Pak Jusuf bohong tentu ini jadi masalah besar, tapi saya yakin Jusuf bukan pembohong.”
Sekarang, bandingkan dengan pernyataan mantan Menteri Sekkretaris Negara Moerdiono. Menurutnya, teks asli Supersemar berjumlah dua lembar. Satu poin dalam surat itu berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengendalikan kondisi yag dinilai sudah kacau. Surat itu menjadi satu lembar, katanya, atas dasar kepraktisan. Perkembangan teknologi fotokopi, kata Moerdiono memudahkan orang memfotokopi surat dan tanda tangan Soekarno dalam satu lembar.
“Seingat saya aslinya dua lembar,” tutur Moerdiono. Berdasarkan Supersemar itu, kata dia, Letjen Soeharto juga tak diwajibkan melaporkan segala sesuatu setelah keadaan terkendali. “Bunyinya begitu, kalau pak Harto melaporkan seperti itu, ya seperti TNI melaporkan tugasnya,’ ujarnya.
D. Hilang atau Dihilangkan?
Lalu dimanakah naskah asli Supersemar?
Dalam hal ini kita perlu mendengarkan pendapat Benedict R.O’G Anderson, pakar sejarah Indonesia dari Amerika Serikat. Dia mengutip pengakuan seorang tentara yang mengaku bertugas di Istana Bogor ketika Supersemar ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Tidak dijelaskan nama dan pangkat tentara tersebut, tetapi Anderson meyakini kebenaran keterangan sang tentara bahwa mungkin saja surat Supersemar yang asli itu dihilangkan karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat (MABD). Jika dipertahankan tentu sangat lucu, surat kepresidenan ditulis dengan kertas berkop MBAD. Jadi, Supersemar “dihilangkan”, kata Anderson, bukan karena isi, melainkan karena kop suratnya.
Menarik pula pernyataan Anhar Gonggong yang meyakini bahwa Soeharto sangat mengetahui keberadaan naskah asli Supersemar. “Sejak dari dulu, bahkan ketika Soeharto berkuasa, selalu saya katakan, saya tidak percaya kalau Soeharto tidak tahu keberadaan Supersemar,” ujarnya.
Sejarawan Asvi Warman Adam juga mempertanyakan keberadaan naskah Supersemar dan pelaksanaan atas naskah yang beredar. “dari perbedaa naskah itu, isinya itu apakah dilaksanakann atau tidak, dilaporkan atau tidak ke Presiden Soekarno,” ujarnya. Menurut Asvi, naskah Supersemar yang beredar dan lama diketahui publik mempunyai beberapa perbedaan dalam kata-kata, letak lambang garuda, tanda tangan dan kop surat.” Yang satu memakai kop surat presiden yang dicetak, yang satu lagi adalah naskah yang diketik,” ujarnya.
Moerdiono, orang yang dekat dengan Soeharto mengaku tidak tahu keberadaan naskah asli Supersemar walau dia mengaku, “Saya kenal dekat dengan jenderal-jenderal yang menemui Bung Karno di Istana Bogor, “katanya.
Menurut Moerdiono, berdasarkan Supersemar, Soeharto menyuruh Soedharmono melalui Mayjen Soetjipto untuk membuat surat pembubaran PKI. Nah, Moerdiono adalah orang yang disuruh oleh Soedharmono membuat konsep surat pembubaran PKI tersebut.
Kisah Moerdiono ini pada dasarnya hanya mengulang versi militer Soeharto. Namun, ada pengakuannya yang dinilai objektif oleh Asvi Warman Adam, yakni Moerdiono tidak pernah melihat langsung naskah asli Supersemar yang ditafsirkan Soeharto sebagai dasar untuk membubarkan PKI.
Moerdiono yakin bahwa naskah asli Supersemar itu digandakan dengan menggunakan mesin semacam stensilan. “Belum ada mesin fotokopi saat itu,’ katanya. ini berbeda dengan keterangan Soedharmono dalam bukunya bahwa Supersemar digandakan dengan cara difotokopi. “jadi, apakah Supersemar itu ada, saya yakin ada. Apakah Supersemar itu dipalsukan? Saya rasa tidak,’ kata Moerdiono.

Moerdiono menilai wajar soal naskah asli Supersemar yang hilang, sebagaimana teks proklamasi yang hilang dan baru kembali disimpan negara setelah bertahum-tahun. Dia juga mengaku tak menemui hasil saat menjabat menteri dan mencoba mencari naskah asli surat perintah tersebut.

No comments:

Post a Comment

PEMBANTAIAN MASSAL DI PABRIK GULA REJOSARI

Pada pukul 03:00 dini hari tanggal 18 September 1948, tangsi Polisi Gorang Gareng diserang beribu-ribu laskar FDR/PKI. Mereka membawa senj...