Wednesday, 15 August 2018

PEMBANTAIAN MASSAL DI PABRIK GULA REJOSARI


Pada pukul 03:00 dini hari tanggal 18 September 1948, tangsi Polisi Gorang Gareng diserang beribu-ribu laskar FDR/PKI. Mereka membawa senjata pistol, tetapi ada pula yang hanya bersenjatakan kelewang dan bumbu runcing. Orang-orang PKI ini menangkap para polisi dan melucuti, termasuk Kepala Polisi setempat, Doerjat. Orang-orang yang telah ditangkap dan dilucuti ini kemudian digirng beramai-ramai ke kawasan Pabrik Gula Rejosari di Gorang Gareng. Pada tanggal 18 September 1948, Doerjat bersama yang lain dibunuh PKI.
M.Ng. Sudibyo, Bupati Magetan, mengalami nasib yang sama dengan Doerjat. Pada hari Sabtu Wage, bersamaan dengan Musso merebut Madiun, di pendapa Kabupaten Magetan diselenggarakan rapat pleno Dewan Desa yang dihadiri oleh semua wakil rakyat. Anggota Dewan Desa itu berasal dari wakil berbagai partai dan lembaga-lembaga fungsional. Hadir dalam rapat itu M.Ng. Sudibyo, Bupati Magetan, Patih R. Soekardono, Kepala Panitera R. Moerti, Wedana, bahkan Komandan KDM.
Rapat Dewan Desa tersebut berlangsung sangat panas, sebab FDR/PKI melontarkan gagasan yang benar-benar tidak dapat diterima oleh semua pihak. Dalam rapat pleno FDR/PKI bersikeras menghendaki agar Bupati M.Ng. Sudibyo bersama anggota Dewan Desa yang hadir menetapkan peraturan bahwa tanah bengkok yang diberikan sebagai upah utnuk para pamong desa dibagi-bagikan kepada rakyat. Bupati M. Ng Sudibyo menolak keras gagasan tersebut sebab masalah pembagian tanah bengkok adalah aturan pemerintah pusat sebagai imbalan atas jerih payah para aparat desa mengatur pemerintahan desa. Gagasan FDR/PKI tersebut tentu akan memicu keributan. Sikap Bupati ini mendapat dukungan dari wakil-wakil rakyat di masing-masing Dewan Desa.
Karena merasa mendapat hambatan untuk mencapai cita-citanya, maka FDR/PKI mengulur-ulur waktu rapat hingga malam hari. Menurut kesaksian Suwarno, salah seorang peserta rapat, FDR/PKI sengaja mengulur-ngulur waktu rapat hingga malam hari. Mengingat suasana yang demikian, Bupati M. Ng. Sudibyo mengutus Suwarno dan Soeharno mengantarkan surat ke Residen Madiun dengan maksud minta bantuan memecahkan persoalan tersebut. Jarak Magetan-Madiun 23 km ditempuh dengan sepeda oleh keduanya. Tetapi, bukan hal mudah untuk memasuki kota Madiun, karena FDR/PKI telah menutup kota Madiun dengan jalan menghalang-halangi orang masuk kota ini. Waktu itu, hubungan kota Madiun dengan kota-kota lain putus sama sekali karena kawat-kawat telepon diputus dan tiang-tiang di pinggir jalan dirobohkan oleh orang-orang FDR/PKI.
Sementara itu, suasana di Magetan mencekam, orang-orang yang ada di pendapa, kecuali orang-orang FDR/PKI, digirng ke penjara Magetan. Tangan Bupati M. Ng. Sudibyo ditelikung ke belakang dan diikat dari tali bambu sehinngga tidak dapat bergerak. Dari penjara Magetan para tawanan diangkut dengan gerbong lori ke loji pabrik gula Rejosari Gorang Gareng. Bupati dengan rombongannya juga diangkut dengan tangan maasih terikat tali bambu. Kedatangan Bupati M.Ng. Sudibyo di pabrik gula Rejosari itu disaksikan Sudirno yang waktu itu baru berumur 14 tahun.
Pembantaian di loji pabrik gula Rejosari dilakukan tanggal 28 September 1948 oleh algojo-algojo FDR/PKI. Malam hari, sebelum dibunuh mereka disuruh berpuasa dan setelah pukul 09:00 sampai pukul 11:00 mereka yang berada dikamar-kamar loji diberondong dengan tembakan dari luar melalui celah ruji-ruji jendela. Seluruh kamar dibanjiri darah segar yang menggenang hampir setinggi mata kaki. Namun naasib baik berpihak pada KH. Rochib dan salah satu kawannya yang menghuni salah satu kamar di loji tersebut. Keduanya bisa selamat dari pembunuhan karena setiap ada tembakan KH. Rochib berlindung di tembok pinggirnya. Sebelum ditangkap dan dibawa ke Rejosari, KH. Rochib adalah seorang guru agama di Bangsri. Dia bersama sekitar 300 orang lainnya ditangkap di Bangsri dan disekap di loji pabrik gula Rejosari. Dalam sekapan itu, 5 atau 6 orang ditangannya digandeng menjadi satu sehingga apabila salah satu dari mereka akan buang air kecil atau besar, mereka bersama-sama harus mengikutinya.
Untunglah siang harinya pasukan Siliwangi tiba di Gorang Gareng sehingga pembunuhan berhenti dan orang-orang FDR/PKI melarikan diri. Tentara Siliwangi segera menjebol pintu loji dan membantu merawat orang-orang yang telah dibunuh.

Monday, 13 August 2018

PEMBANTAIAN MASSAL PKI DI BATOKAN, BANJAREJO


Ketika Republik Soviet Indonesia diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1948, laskar merah bersenjata yang tergabung dalam FDR/PKI segera melakukan aksi-aksi untuk menguasai pos-pos terpenting. Gerakan mereka telah terencana dengan baik sehingga dapat berlangsung sangat cepat dan tidak terduga sehingga dalam tempo singkat mereka telah melumpuhkan pemerintahan resmi, khususnya di daerah kabupaten Magetan. Dalam aksinya itu, PKI menggunakan para preman, bandit-bandit, perampok, warok untuk mengacaukan situasi. Perampokan sering disertai pembunuhan. Kerusuhan semacam ini dibuat di berbagai tempat agar polisi dan tentara kewalahan mengatasinya. Orang-orang desa dibuat panik dan diliputi suasana waswas.
Selain merebut pos-pos militer dan pemerintahan, di kabupaten Magetan FDR/PKI juga mengincar tokoh-tokoh dari Pesantren Takeran, Pesantren Sabili Mutaqien (PMS), yang dianggap sabagai musuh mereka. Pesantren itu sendiri dipimpin oleh Kiai Imam Mursjid Muttaqin, seorang Kiai yang berwibawa di kawasan Magetan. Pesantren Takeran aktif melakukan penggemblengan fisik dan spiritual. Untuk melatih ilmu kanuragan ini, Kiai Imam Mursjid Muttaqin dibantu kiai dari Temanggung, Ponorogo dan Jombang.
Pada tanggal 17 September 1948, tepatnya hari jumat Pon, Kiai Hamzah ddan Kiai Nurun dari tulungagung dan Tegalrejo berpamitan pada Kiai Imam Mursjid untuk mengajar Pesantren Burikan, Banjarejo yang merupakan cabang Pesantren Takeran. Pamitan kedua kiai ini menerbitkan kegelisahan di hati Kiai Mursjid. Entah bagaimana, sang Kiai mendapat firasat bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa keduanya. Firasat tersebut terbukti ketika terdengar kabar bahwa pada hari Sabtu Wage tanggal 18 September 1948 Pesantren Burikan diserang FDR/PKI. Dalam penyerangan tersebut tokoh-tokoh pesantren dan santrin, termasuk Kiai hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada di pesantren tersebut, digiring bersama-sama tawanan lain ke Batokan, berjarak 500m dari pesantren Burikan. Rupanya, di pekuburan Batokan, Banjarejo, telah dipersiapkan algojo-algojo yang membawa pedang dan pentungan untuk menghabisi nyawa mereka yang telah diculik. Pada waktu itu Batokan, banjarejo termasuk daerah Kawedanan Gorang gareng. Di tempat inilah dibantai 16 orang yang kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam sumur.
Untuk mengelabui pihak kepolisian, orang-orang PKI di Gorang Goreng menelpon Polres magetan, guna meminta bantuan dengan dalih sedang terjadi perampokan. Kepala Polisi Magetan, Ismiyadi, tanpa curiga segera datang ke Gorang gareng bersama anggota polisi kasiman, kliwon dan sopir bernama Suparlan. Mereka bertiga menggunakan mobil jip milik Bupati Magetan M. Ng. Sudibyo. Tiba di perbatasan Desa Bajarejo, mobil yang membawa Ismiyadi dihentikan beratus-ratus orang PKI yang dipimpin oleh Dalil. Ia adalah seorang guru sekaligus seorang tokoh PKI Banjarejo. Polisi R. Ismiyadi semula melawan, tetapi karena kalah jumlah, mereka akhirnya menyerah. Kemudian R Ismiyadi dan polisi lainnya diarak ke markas PKI di rumah Kromorejo. Setelah hari gelap, R. Ismiyadi dan anak buahnya beserta Kiai Hamzah dan Kiai Nurun, serta beberapa orang lainnya dibantai di pekuburan batokan. Berikut nama-nama korban pembantaian massa di Batokan
1.      R. Ismiyadi (Inspektur Polisi)
2.      Marian (Agen Polisi I)
3.      Kliwon (Agen Polisi II)
4.      Kasimin (Agen Polisi III)
5.      Suparlan (Sopir)
6.      Abdul Malik (Kiai)
7.      Hamzah (Kiai)
8.      Nurun (Kiai)
9.      Karto Siman (Jogoboyo)
10.  Karno (penduduk setempat)
11.  Wardi (penduduk setempat)
Pembunuhan ini berawal pada hari Jumat, 17 September 1948 sehabis shalat Jumat. Kiai Imam Mursjid juga diculik oleh FDR/PKI untuk diajak bermusyawarah tentang Republik Soviet Indonesia. Keberangkatan Imam Mursjid bersama tokoh-tokoh FDR/PKI itu menimbulkan kegelisahan para santri. Imam Faham, santri yang setia, minta untuk mendampingi Kiai Imam Mursjid. Sebelumnya orang-orang FDR/PKI mengancam apabila Kiai Imam Mursjid tidak mau, maka Pesantren Tarekan akan dibakar. FDR/PKI tidak bersedia melepas Kiai Imam Mursjid, bahkan mereka mengirim kurir minta Kiai Muhammad Noer, sepupunya, agar menjemput Kiai Imam Mursjid. Kiai Imam Noer secara diam diam mendatangi sendiri markas FDR/PKI di Gorang Gareng yang terletak 6 km di sebelah Barat Takeran. Akhirnya, kedua kiai itu dibawa dan disekap di Gorang Gareng. Penangkapan tokoh-tokoh pesantren berlanjut terhadap dari Ustadz Ahmad Baydawy, Muhammad Maidjo. Mereka akhirnya tidak kembali dan menjadi sasaran pembantaian


Friday, 10 August 2018

REPUBLIK SOVIET INDONESIA


Jumat malam tanggal 18 September 1948, seperti biasa penduduk kota Madiun tidak bisa tidur nyenyak karena sejak beberapa hari sebelumnya keadaan Madiun genting. Hari mereka selalu diselimuti perasaan takut terhadap bahaya yang setiap kali dapat datang dengan tiba-tiba. Berita. Berita-berita tentang penculikan dan pembunuhan secara biadab sangat mempengaruhi perasaan hati masyarakat Madiun. Berkebalikan dengan kegelisahan penduduk dan suasana kota yang sunyi senyap. Markas Brigade 29 justru dipenuhi oleh kesibukan tidak biasa. Demikian pula di markas-markas kesatuan FDR lainnya. Mereka sibuk mempersiapkan perlengkapan dan senjata yang tentunya untuk keperluan dinas mereka yaitu perang, suatu tugas maut yang paling menarik pada masa revolusi fisik.
Di kantor komandan, para perwira tengah sibuk menentukan siasat yang paling jitu bagi pergerakan pasukannya. Sedang di luar kantor, para prajurit dan pemuda dalam jumlah besar menanti instruksi dengan perasaan gusar. Seluruh anggota pasukan yang ada di tempat tersebut berpakaian tempur lengkap. Mereka duduk berkelompok sembari berbicara dengan rekam di sekeliling. Beberapa pemuda dengan penuh semangat membicarakan aksi yang akan mereka lakukan. Satu dua di antaranya mondar-mandir dalam keasaan siaga. Mereka sedang diistirahatkan sebagai persiapan menjalankan tugas yang sangat penting. Demikian pula setiap kesatuan yang berada di bawah pengaruh FDR telah terkonsinyir seolah-olah Madiun akan mengalami serbuan musuh.
Menjelang pukul 02:00 malam hari pasukan-pasukan tersebut telah berada di tempat yang telah ditentukan. Semuanya siap dengan senjata di tanga. Suasanan masih tetap sunyi, hanya sebentar-sebentar dipecahkan oleh suara kendaraan yang melintas di jalan raya. Lonceng jam dinding berbunyi dua kali. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari laras pistol, kemudian disusul dengan tembakan-tembakan yang semakin gencar membuat penduduk yang sedang tidur terperanjat. Mereka bergegas bangun dari tempat pembaringannya sambil bertanya-tanya dalam hati apakah yang terjadi? Banyak penduduk yang mengira letusan senjata tersebut berasal dari senapan tentara-tentara Belanda karena saat itu terdengar kabar bahwa Belanda telah bersiap menyerang Republik. Namun, tidak satu pun tentara Belanda terlihat.
Malam itu yang tampak tentara Republik yang berbaris bersama pemuda-pemuda mondar-mandir di jalan dengan air muka menunjukkan kegeraman. Mereka menduduki perempatan-perempatan jalan, kantor-kantor pemerintah dan tempat-tempat strategis lainnya. Kecurigaan penduduk semakin tinggi setelah melihat tanda-tanda pengenal yang dipakai angkatan tesebut lain dari hari-hari sebelumnya. Sementara itu, banyak truk simpang siur kesana kemari mengangkut tentara dan pemuda-pemuda dengan tanda-tanda pengenal pita merah yang diikatkan di kepala, penggang atau lengan baju.
Sekitar pukul 09:00, beberapa batalion dari Brigade 29 antara lain Yon Mustofa, Yon Abdulrachman, Yon Mursit dengan bantuan sepenuhnya dari paasukan-pasukan Kolonel Dachlan, Mayor Jokosuyono menduduki Markas Pertahanan Jawa Timur, STC Madiun, Depot Yon CPM dan asrama-asrama Polisi Negara. 1 jam kemudian Soemarsono yang secara formal juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I BPKPRI menggunakan pemancar Gelora Pemuda Madiun untuk menyiarkan pengumuman kekuasaannya. Sekitar pukul 13:00, PKI mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap para staf Pertahanan Jawa Timur antara lain: Letkol Marhadi, Letkol Wiyono, Mayor Bismo, Kapten Sidik Purwoko, Kapten Kartijo. Sementara itu, Kapten Kartijo dan Cuk disergap ketika mendapat tugas dari atasannya Letkol Marhadi untuk pergi ke Sarangan guna mengawal anggota KTN dari Amerika, Australia dan Belgia yang sedang menjalankan tugas untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Namun ketika mereka sampai di Maosapati, jalan ditutup oleh PKI sehingga keduanya kembali ke Madiun. Dalam perjalanan menuju Madiun, mereka dicegat PKI dan kemudian dibawa ke Markas Pasukan Jokosuyono yang terletak di pabrik gula dekat Stasiun Madiun.
Dalam waktu singkat, kota Madiun telah jatuh. Lasar merah yang didukung Musso masuk ke Madiun, yang sebelumnya telah dikuasai oleh pasukan Soemarsono. Gerakan ini segera menyebar keseluruh wilayah Karasidenan Madiun, bahkan hingga di luar karasidenan seperti Magetan, kediri, wonogiri, Sukoharjo dan Purwodadi, dikuasai oleh laskar merah.
Namun, tampaknya terjadi perdebatan dalam tubuh PKI. Soemarsono, yang mengkoornisasikan militer dan memprakarsai pengembilalihan Madiun, dituding Musso telah melakukan tindakan yang tergesa-gesa. Sebaliknya, Soemarsono sendiri memandang bahwa militer yang mendukung komunis dalam peristiwa di Solo tidak mampu menandingi kekuatan pasukan Siliwangi sehingga kemudian mendorongnya untuk mempercepat proklamasi pemerintahan baru di Madiun.
                                                                     Musso

Musso sendiri sebenarnya masih ingin mematangkan gagasannya merebut simpati hati rakyat dengan cara melancarkan kampanye di berbagai daerah dan ketika Soemarsono melaksanakan operasi perebutan kekuasaan di Madiun, Musso beserta beberapa tokoh politik PKI lainnya tengah berada di Purwodadi, sebelah timur kota Semarang, untuk mengadakan rapat umum besar-besaran. Rapat tersebut segera dibatalkan setelah terdengar bahwa Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun telah terbentuk. Musso tidak menduga Pesinddo akan melakukan perjuangan dengan jalan kekerasan karena sebenarnya dia masih ingin melanjutkan oposisinya melalui Parlemen atau dengan jalan damai sembari terus menggalang dukungan dari masyarakat. Namun rencananya terus hancur gara-gara tindakan para tokoh militernya, sehingga ia terpaksa harus berbah haluan. Perjalanan kampanye yang telah dirintis selama 3 pekan terpsa dihentikan. Musso terpaksa kembali ke Madiun untuk mendukung gerakan yang telah dilancarkan oleh para pimpinan militernya, walau penuh risiko yang sangat berat. Tidak ada pilihan baginya. Seandainya pun Musso tidak membantu Soemarsono dan kawan-kawan, kegiatan partainya tetap akan terhenti karena dapat dipastikan Pemerintahan Hatta akan segera membekukannya. Oleh karena itu, ia pun melakukan perlawanan sambil menunggu kemungkinan-kemungkinan pengarahan dari gerakan Komunis Internasional.
Desa Rejoagung yang berada di sebelah timur laut Madiun memiliki posisi strategis. Tempat ini jauh dari pusat kota madiun dan agak terlindung. Markas ini sendiri tidak begitu luas, namun cukup memenuhi kebutuhan pasukan pemberontak. Di desa itu, Musso segera menggelar pertemuan dengan pemimpin pemberontakan, Soemarsono. Pertemuan ini bersifat laporan dan penjelasan apa yang telah dilakukan Soemarsono beserta para komandan FDR lainnya. Musso yang masih lelah mendengarkan uraian Soemarsono dengan muka masam. Dari raut mukanya tergambar bayang-bayang gelap. Merka benar-benar telah dihadapkan kepada suatu “fait accompli”.
Demikianlah, dengan penuh keraguan Musso terpaksa meneruskan perjuangan yang telah dibuka oleh kawannya di Madiun, yang kenyataannya telah cukup berhasil. Ia menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin tertinggi organisasi FDR/PKI sehingga harus konsekuen terhadap sumpahnya. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, dia memerintahkan pihak Soemarsono dan kawan-kawannya,  terus giat melancarkan operasi-operasi pembersihan terhadap mereka yang menentang kehendak mereka dan melakukan serangan-serangan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Sementara itu, di lain pihak, jenderal Mayor Jokosuyono menyeru, melalui panggilan radio, komandan TNI untuk berunding guna membebaskan Madiun dari tangan kaum pemberontak. Tipu muslihatnya yang licik itu tidak dihiraukan oleh para Perwira TNI.
Sementara itu, Musso terus berupaya menggalang dukungan masyarakat dan berseru kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersedia diajak menggulingkan Pemerintahan Soekarno-Hatta untuk kemudian membangun negara baru. Seruan Musso ini diucapkan melalui pidato radio sehari setelah coup dilancarkan yang kemudian juga dimuat dalam harian Front Nasional, sebuah harian resmi yang terbit di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, harian tersebut menyatakan bahwa penduduk kota Madiun telah mengambil oper kekuasaan negara di tangan mereka. Dengan kekuasaan tersebut rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban mereka dalam revolusi yang sebenarnya. Revolusi harus dipimpin oleh rakyat dan tidak boleh yang lain.
Hanya kurang lebih dalam tempo satu pekan, seluruh Keresidenan madiun telah jatuh ke tangan rezim PKI/Musso. Penjagaan yang dilakukan dengan ketat dan operasi-operasi pembersihan yang terus-menerus dilancarkan mengakibatkan suasana kota Madiun dan sekitarnya mencekam. Di sana sini hanya terlihat pasukan-pasukan Pesindo dengan pemuda-pemuda Komunis yang berkeliaran di jalan-jalan serta menjaga tempat-tempat strategis. Mereka menggunakan pakaian seragam hijau, hitam, cokelat dan mengenakan tanda-tanda pengenal khas orang-orang Komunis, ikat kepala merah atau ikat pinggang merah.
Seiring dengan dilancarkannya operasi-operasi di Madiun, beratus-ratus tentara dan rakyat yang dianggap memusuhi PKI ditangkap dan ditawan. Tanpa banyak bicarak semua yang dicurigai dibawa ke Markas Jokosuyono yang juga Markas Besar Pasukan Merah, yaitu pabrik Gula dekat Stasiun kereta api Madiun. Para tawanan dari tempat ini ditampung di dekat apotek dekat Hotel Merdeka di kota Madiun. Tidak ada di antara para tawanan yang dapat lolos dari hukuman mati yang dilakukan di Desa Kresek, di sebelah Timur Gunung Wilis kira-kira 15km dari Madiun. Mereka diperiksa, kemudian dibawa ke suatu tempat yang terpencil dan di sana dikumpulkan di dalam sebuah rumah dengan muka tertutup dan tangan diikat di belakang kemudian digiring ke tempat penembakan.
Sikap tentara FDR dan pemuda-pemuda merah ini tentu saja tidak mengundang simpati masyarakat. Kekejaman dan kesewenangan yang mereka lakukan justru membuat antipati masyarakat terhadap orang-orang komunis dan ideologinya makin meningkat. Masyarakat hanya bersedia tunfuk karena takut terhadap kekejaman orang-orang komunis. Suasana menjadi lesu kehidupan masyarakat sehari-hari macet, pasar menjadi sepi, toko-toko, sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah sebagian besar tutup. Meski demikian, masaih ada segolongan masyarakat yang menunjukkan sikap anti pati dan bermusuhan terhadap kekuasaan PKI Musso. Mereka itu tidak lain golongan pelajar yang sejak timbulnya pergerakan kebangsaan telah memberikan andil yang tidak sedikit.
Saat itu, organisasi pelajar merupakan perkumpulan yang tidak berhaluan dan berpendirian tegas: “Berjuang demi nusa bangsa”. Para pelajar Madiun yang tergabung dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TGP (Tentara Geni Pelajar), TP (Tentara Pelajar) menunjukkan sikap permusuhan terhadap kekuasaan PKI Musso. Tentu saja sikap tegas para pelajar ini mengundang reaksi dari laskar merah. Pada tanggal 22 September 1948 sekitar jam 15:00 satu Seksi Tentara Pesindo beraksi di asrama TRIP untuk melucuti percenjataan mereka. Namun para pelajar yang loyal terhadap pemerintah itu melawan. Akibatnya, timbul banyak korban sementara yang selamat ditahan.
Peristiwa ini membawa akibat negatif bagi kelangsungan hidup rezim PKI.Musso. kekalahan tersebut tidak menyurutkan tekad para pelajar untuk terus melancarkan perlawanan. Para pelajar membentuk sebuah organisasi baru yang bernama PAM (Patriot Anti Musso). Dari namnya saja mereka mengakui bahwa Republik sebagai penguasa yang sah dan menolak pemerintahan Musso, bahkan berusaha keras untuk menghabcurkannya. Usaha aparat pemerintahan Musso untuk merangkul mereka dengan janji dan harapan-harapan tidak mengubah sedikit pun sikap dan pendirian para pelajar Madiun ini sehingga hubungan mereka semakin meruncing. Sikap para pelajar kota Madiun ketika itu merupakan cermin dari pendirian rakyat Indonesia terhadap pemberontakan PKI/Musso di Madiun.
Setelah Madiun dikuasai, Musso sebagai pimpinan negara baru, segera membentuk apa yang disebut sebagai “Pemerintahan Front Nasional” dan menunjuk orang-orangnya untuk mengisi berbagai jabatan agar roda pemerintahan berjalan. Kolonel Soemarsono menduduki jabatan sebagai Gubernur Militer Madiun. Jenderal Mayor Jokosuryono menduduki jabatan Komandan Militer Madiun. Untuk Gubernur Sipil ditunjuk Soepardi. Demi kelancaran pemerintahan, Residen Abdul Mutholib mengangkat kurang lebih 15 pejabat Front Nasional. Mutholib segera menertibkan bidang tugasnya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang menghapus pajak pendapatan, pendaftaran barang-barang perhiasan, harta kekayaan dan sebagainya.

MADIUN SEBAGAI BASIS


                                                            MADIUN SEBAGAI BASIS
Pasca proklamasi kemerdekaan pemerintah mengeluarkan maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi kebebasan membentuk partai politik beserta laskarnya. Kebijakan ini, tentu saja ditujukan untuk membentuk kehidupan bernegara yang demokratis di mana rakyat diberi jaminan utuk berperan aktif dalam politik atau dalam penyelenggaraan negara.
Dengan kebijakan ini, Indonesia segera memasuki babak baru yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas partai politik seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jakarta, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis indonesia, Parta Rakyat Sosialis Indonesia, Partai Katolik Indonesia , Partai Komunis Indonesia, persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Partai Nasional Indonesia.
Selain partai-partai politik, organisasi pemuda yang tumbuh bagai cendawan dimusin hujan. Tercatat, hingga tahun 1945 telah ada setidaknya 30 organisasi kepemudaan yang lazim disebut sebagai badan-badan perjuangan atau laskar. Di Jakarta, gerakan pemuda ini bergabung dalam sesuatu yang disebut sebagai Komite van Aksi yang dipimpin oleh Sukarni, Chaerul Saleh dan Maruto.
Untuk melebarkan pengaruh dalam gerakan-gerakan kepemudaan, misalnya pada periode 1945-an, kader-kader pertai komunis Indonesia berhasil membentuk sebuah wadah organisasi pemuda yang bernama Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dimotori oleh Amir Syarifuddin. Organisasi ini merupakan peleburan dari beberapa organisasi pemuda yang dibentuk dala kongres. Angkatan Pemuda Indonesia (API) tanggal 9-11 November 1945.
Sementara itu, dalam ranah politik Amir Syarifuddin juga membentuk Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pada tanggal 12 November 1945. Partai ini didirikan dengan asas membangun masyarakat sosialistis dengan buruh, petani dan tentara sebagai tulang punggungnya. Program politik partai ini adalah mendirikan Front Persatuan Rakyat sebagai penopang tegaknya negara RI.menurut Amir Syarifuddin, Front Persatuan Rakyat memiliki tugas ganda, membangun negara dan juga membangun semangat anti kapitalis. Namun, rupanya partai ini berusia pendek, hanya sekitar satu bulan.
Dengan buruh sebagai tulang punggung, dapat dipahami jika kader-kader partai komunis juga berupaya merebut kekuatan buruh. Untuk keperluan ini, mereka mendirikan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang dibentuk pada bulan November 1946. Dengan cepat, SOBSI berhasil melebur berbagai organisasi buruh yang semula dikuasai oleh Gasbi dan kelompok Tan Malaka.
Perjuangan kaum kiri semakin menemukan vitalisasinya ketika pada bulan Maret 1946 para mantan pemimpin Partai Komunis Indonesia tahun 1926 yang dipimpin oleh Sardjono dibebaskan dari Digul. Tidak lama kemudian, datang juga kader-kader Partai Komunis dari Belanda seperti Maruto Darusman dan Soeripno yang kemudian bergabung dengan beberapa tokoh muda seperti Aidit, Lukman dan Nyoto, serta Alimin yang baru datang dari Cina.
Tanpa menunggu terlalu lama, para tokoh tersebut di atas segera melakukan konsolidasi dan menggelar Kongres IV PKI pada bulan Mei 1946 atau kongres pertama pasca Proklamasi. Kongres ini menelurkan sebuag pernyataan politik yang menyebutkan bahwa PKI tidak akan masuk le dalam Kabinet karena masuknya PKI dalam kabinet hanya akan memperlemah kedudukan RI yang akan dicap sebagai sel Moskow. Sebagai bentuk realisasi terhadap Perdana Menteri Sjahrir yang berkuasa saat itu. Selain itu, kongres tersebut juga berhasil memilih pemimpin dan struktur kepengurusan partai sehingga keberadaan PKI semaki solid.
Namun, ketika Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda disepakati kedua belah pihak kelompok sayap kiri berbeda pendapat dalam soal tersebut dan berbalik menantang kebijakan Perdana Menteri Sjahrir. Puncaknya, Sjahrir harus mundur dar jabatannya dan digantikan oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin dengan cepat melakukan konsolidasi untuk menyatukan partai Sosial bentukannya dengan PKI, yang saat itu dipimpin oleh Sardjono.
Tidak lama setelah Kabinet Amir Syarifuddin terbentuk, Belanda melancarkan Agresi Militer 1 tanggal 21 Juli 1947. Pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan yang dikenal dengan nama Perundingan Renville. Perundingan ini merupakan perundingan segi tiga yang melibatkan Indonesia, Belanda dengan penengah Komisi Tiga Negara (AS, Australia, Belgia). Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL. R. Abdul Kadir, sedangkan delegasi Amerika dipimpin oleh Frank Porter Graham.
Hasil perundingan Renville dipandang oleh banyak kalangan sangat merugikan Indonesia karena wilayah kedaulatan RI jauh berkurang, hanya terdiri atas Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatra, sehingga pemerintah terpaksa memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta. Hasil perundingan ini membuat Kabinet Amir Syarifuddin dikritik oleh banyak kalangan dan akhirnya menyebabkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948.
Perdana Menteri Amir Syarifuddin sedang menyampaikan pidato pada Perundingan Renville

Meski telah jatuh, Amir Syarifuddin  yang telah mengadakan konsolidasi gerakan kiri sejak masih berkuasa, berhasil membentuk gerakan oposisi yang cukup kuat. Pada tanggal 26 Februari 1948, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Solo. FDR merupakan jelmaan dari golongan kiri yang program jangka pendeknya adalah menuntut pembatalan Perundingan Linggarjati dan Renville yang justru dihasilkannya sendiri sementara program jangka panjangnya adalah mendominasi pemerintahan. Dalam hal ini, FDR memiliki basis massa dan dukungan yang cukup besar, bahkan ada kesatuan-kesatuan militer yang turut bergabung di dalamnya. Di antara basis pendukung FDR adalah:
1.      TNI-Masyarakat daerah Purwodadi, Laskar Rakyat, Laskar Merah dan Laskar Buruh dan Pesindo yang pernah bergabung dalam Biro Perjuangan ketika Amirr Syarifuddin menjabat sebagai menteri pertahanan.
2.      Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
3.      Partai politik seperti Partai Sosialis Indonesia dan PKI.
Gerakan oposisi ini semakin solid ketika pada bulan Agustus 1948, Musso, seorang tokoh PKI yang telah lama tinggal di Russia kembali ke Indonesia. Musso menurut banyak pihak adalah seorang yang diutus oleh gerakan komunis internasional untuk melaksanakan koreksi terhadap revolusi Indonesia. Menurut mereka, revolusi Indonesia merupakan revolusi yang defensif sehingga harus diganti dengan revolusi yang lebih ofensif. Dengan cepat, Musso berhasil mengambil alih pimpinan PKI dari tangan Sardjono.

Kehadiran Musso disambut hangat oleh para aktivis sayap kiri yang menganggap bahwa Musso dapat memperbaiki arah dan semangat revolusi Indonesia. Musso sendiri menyampaikan hal ini dihadapan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 13 September 1948. Pertemuan antara Musso dengan Presiden Soekrano yang tampak mesra dan menggembirakan keduanya itu, ternyata tidak sepenuh hati, karena akhirnya musso melancarkan pemberontakan di Madiun. Bahkan Musso telah membawa konsep untuk mencapai cita-cita Komunis.
Pada tanggal 10 September 1948, FDR/PKI mengadakan rapat umum besar-besaran yang dihadiri oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Rapat ini menandai semakin meningkatnya aktivitas untuk menguasai Madiun yang kali ini tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan. Sebelum rapat umum tersebut, banyak berdatangan pasukan tak dikenal dengan seragam hitam-hitam. Mulanya, orang menduga bahwa pasukan tersebut adalah pasukan pengawal Musso dan Amir Syarifuddin yang hendak menghadiri rapat umum di Madiun. Namun, dugaan tersebut ternyata salah karena ketika rapat umum telah berakhir, justru semakin banyak pasukan berseragam hitam-hitam yang datang ke Madiun. Pasukan ini kemudian menjaga berbagai obyek vital seperti pasar, alun-alun, stasiun kereta api, perempatan jalan-jalan besar, pabrik gula, jembatan, bahkan mereka berani menggeledah siapapun yang melintas di tempat-tempat tersebut.
Selain itu, pasukan ini juga berani menculik dan membunuh beberapa tokoh politik lawan PKI serta pegawai pemerintah. Di antara tokoh lawan politik yang diculik adalah Ketua PNI Suradji beserta bendaharanya, Atim Sudarso, tokoh Taman Siswa, Iskandi, tokoh Partai Murba, Hardjowiryo dan tokoh Masyumi, Kusen dan Abdul hamid. Sementara pegawai pemerintah yang diculik oleh pasukan ini antara lain Walikota Madiun Supardi, Patih Madiun Sarjono, Medana Dungus Charis, kepala Kepolisian Karisidenan Madiun Komisaris Besar Sunaryo. Selain itu, para tokoh agama pun tidak luput dari tindakan seperti ini.
Setiap hari, selain melakukan penculikan, pasukan hitam-hitam tersebut gemar melakukan demonstrasai yang tampaknya ditujukan untuk pameran kekuatan. Teror dan ketakutan ada di mana-mana. Setiap malam, penduduk Madiun tidak dapat tidur dengan nyenyak karena khawatir akan menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dari pasukan tersebut, yang kini jumlahnya kian membesar karena banyak penduduk yang menjadi simpatisan PKI bergabung dalam pameran kekuatan dan kewenangan tersebut. Awan hitam seolah menggelayuti Madiun. Sebuah peristiwa bersejarah yang menelan korban jiwa dan raga, harta dan benda, tengah terjadi.


Thursday, 16 November 2017

Kontroversi Seputar Kepemimpinan Soeharto




Soeharto memang penuh kontroversi. Dari mulai penyerahan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret di tahun 1966 sampai kemudian memangku jabatan sebagai presiden tak henti kontroversi menghampirinya. Namun, siapa pun pimpinan di negara ini memang akhirnya menemukan kontroversinya masing-masing. Soekarno sang bapak proklamator bangsa pun tak lepas dari kontroversi saat di tahun 1965 tak mau membubarkan PKI. Demonstrasi mahasiswa yang menuntut TRITUR, yaitu Bubarkan PKI, Bersihkan kabinet dari unsur G 30 S dan Turunkan harga menjadi satu kontroversi saat Soekarno tetap ingin menjadi pimpinan bijak yan gmerangkul seluruh dunia. Siapa pun memang tak suak dengan bangsa Barat yang cenderung menjadi penjajah bagi bangsa Timur, namun ideologi Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di deretan pertama tampaknya juga sulit untuk berkompromi dengan ideologi komunis.
Dibalik berbagai keberhasilan Soeharto membangun bangsa Indonesia dari keadaan defisit ke dalam keadaan normal dan bahkan pernah surplus tentu juga menyisakan beberapa kesalahan yang kemudian menjadi kontroversi tersendiri. Berikut beberapa cacatan kontroversi terkait dengan kepemimpinan Soeharto
1.    Menegakkan stabilitas keamanan di atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam trilogi pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto saat menjabat presiden, stabilitas keamanan merupakan hal pertama yang diusahakan agar dapat tercapai pembangunan yang diinginkan. Untuk menciptakan stabilitas keamanan, banyak pelanggaran HAM yang dirasa menjadi kontroversi.
· Cara-cara Soeharto melakukan stabilitas suasana sosial dan politik setelah peristiwa G 30 S di tahun 1965 dinilai sangat ceroboh dan melanggar HAM. Saat memperoleh Supersemar, memang Soeharto dinilai telah menjalankan wewenang di luar batas. Bahkan, Soekarno sendiri telah menegur apa yang dilakukan oleh Soeharto terutama terkait dengan pembubaran PKI dan pembesihan kabinet dari unsur G 30 S. Namun, Soeharto berdalih bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai rule. Jika Soekarno tak menyetujuinya, Soeharto tak akan bertanggung jawab terhadap keadaan Negara Indonesia terutama stabilitas keamanan yang benar-benar kacau sehingga memengaruhi bidang lain. Pelanggaran HAM dalam menghapus PKI dan menangkap semua simpatisannya ini menajdi catatan hitam bagi sejarah terbentuknya orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Apalago banyak yang mencatat bahwa penanganan PKI dan simpatisannya di Indonesia di dalangi oleh bantuan CIA kepada pihak Soeharto.
· Penanganan terhadap beberapa gerakan separatis atau pemberontakan di Aceh, Timor-Timur, Papua dan beberapa daerah lain di Indonesia dirasakan tidak mengindahkan HAM. Seoharto memang tak pernah sedikit pun membuka jalan bagi pemberontak untuk bernapas di Indonesia. Soeahrto yang dilatarbelakangi karier militer menggunakan cara-cara ala militer pula untuk menangani segala pemberontakan untuk melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konon inilah kontroversi tentang pelanggaran HAM semakin meninngkat. Menurut Soeharto, penanganan secara militer merupakan satu-satunya cara apabila perundingan dan komunikasi tak bisa dijalankan. Hal ini tampak dari terpisahnya Timor-Timur dari Indonesia saat Soeharto tak lagi menjabat sebagai presiden.
· Penanganan terhadap para penjahat yang dinilai terlalu berlebihan serta melanggar HAM. Mencuatnya kasus petrus atau penembakan misterius menumbuhkan ketakutan yang sangat di kalangan penjahat dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Soeharto memang dengan tegas melegalkan tembak di tempat bagi para penjahat yang melawan saat ditangkap. Alasan Soeharto apabila mereka tak ditangani, kejahatan akan semakin merajalela di bumi Indonesia.
2.    Tindakan untuk membatasi keberadaan partai politik
Di era Soeharto, banyaknya partai politik dinilai menghambat rencna pembangunan yang dibuatnya. Oleh karena itu, dipangkasnya partai politik hanya menjadi tiga, yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dengan mengambil alasan tentang stabilitas politik, Soeharto dan para pembantunya merasa berhak melakukan fusi atau pengelompokan partai politik menjadi hanya tiga golongan. Tindakan represif dilakukan terhadap sejumlah elemen yang merasa tidak sesuai dan kemudian melakukan unjuk rasa.
3.    Mengundang investasi dengan otoritas
Soeharto pernah dijuluki koppig atau keras kepala oleh Soekarno. Hal ini terkait keinginan dan cara Soeharto menangani stabilitas nasional di era revolusi  tahun 1965. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Soeharto, terjadilah represif besar-besaran terhadap semua elemen mulai mahasiswa, media, sampai masyarakat umum yang ingin menyuarakan tuntutannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Pendapat Soeharto, apabila dia masih saja berkutat dengan stabilitas  nasional yang tak kunjung membaik, tentu saja modal domestik akan lari ke luar negeri dan modal/investasi luar negeri sulit untuk datang ke Indonesia.
4.    Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela
Dengan alasan memelihara stabilitas keamanan, politik dan ekonomi, Soeharto dikatakan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya meletakkan demokrasi di tempat paling bawah untuk dijamah. Demi pertumbuhan ekonomi, Soeharto banyak memberikan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya sehingga peluang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme terbuka lebar.
5.    Mengutamanakan loyalis dan orang-orang kepercayaan
Dalam membentuk kabinet dan mencari kepala BUMN, Soeharto memiliki peranan yang mutlak. Pilihan Soeharto biasanya jatuh pada orng-orang yang loyal padanya dan bisa dipercaya olehnya. Soeharto lebih mementingkan bawahan dan mereka yang loyal daripada orang-orang pandai serta cakap menangani bidangnya. Selama Orde Baru, masyarakat tak perlu tahu kriteria keberhasilan kepemimpinan menteri-menteri pilihan Soeharto. Jika memang sang menteri masih loyal kepada Soeharto dapat dipastikan ia akan diangkat lagi sebagai menteri pada periode selanjutnya.
6.    Utang luar negeri terutama pada negara-negara Barat semakin meningkat
Perbaikan ekonomi di awal Orde Baru ditunjang oleh hubungan yang berangsur pulih antara Indonesia dengan negara-negara Barat. Hubungan ini beranjak menjadi semacam ketergantungan untang kepada negara-negara Barat tersebut. Di akhir kepemimpinannya Soeharto mewariskan utang yang sangat besar.
7.    Diperkirakan melakukan korupsi, menyelewengkan uang negara sebesar 15-35 miliar dolar US
Dengan berbekal ketujuh yayasan dan beberapa bisnis keluarganya, Soeharto diperkirakan melakukan penyelewengan kekuasaan dan uang negara yang sangat besar. Pengusutan terhadap kasus ini belum selesai disebabkan oleh sakitnya Soeharto dan menyusul meninggal pada 2008.
8.    Tindakan yang represif terhadap kaum oposisi, gerakan mahasiswa dan media
Soeharto terkenal sebagai presiden yang cenderung otoriter karena hampir semua lini pemerintahan ditangani olehnya, terutama dalam memilih pimpinan. Setiap adanya krutikan dari kaum oposisi selalu ditekan sehingga tak bersuara lagi, demikian pula dengan gerakan mahasiswa dan media yang dipasung demi menjaga stabilitas nasional. Kebebasan berpendapat tidak pernah ada kecuali untuk pendapat yang membela dan berpihak kepada Soeharto beserta keluarga dan para pembantunya.
9.    Penulisan sejarah yang memihak
Soeharto dikenal sebagai presiden yang kontroversial dan melakukan penulisan sejarah dengan memihak diri dan para pengikutnya. Mulai dari sejarah tentang serangan umum 11 Maret di tahun 1949, sejarah G30S di tahun 1965 dan berbagai sejarah lainnya. Versi berbeda tentang berbagai sejarah tersebut akhrnya muncul setelah Soeharto tak lagi menjabat sebagai presiden. Namun demikian, sampai sekarang kesimpangsiuran sejarah masih saja sulit untuk diluruskan, sejarah yang benar adanya dan mana yang perlu dibenahi karena pelaku sejarah serta saksi-saksi telah banyak yang meninggal dunia.





MUNDURNYA SOEHARTO DARI KURSI PRESIDEN


Mundurnya Soeharto dipicu adanya demonstrasi besar-besaran yang terjadi semenjak tahun 1997 samapi Mei 1998. Demonstrasi yang banyak dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut menuntut Soeharto mundur karena tekanan krisis ekonomi yang sangat menghimpit masyarakat Indonesia. Setelah melalui berbagai jalan yang sulit, akhirnya tuntutan para demonstran dipenuhi oleh Soeharto setelah didesak oleh ketua DPR/MPR Harmoko untuk mengundurkan diri di bulan Mei tahun 1998.
Saat mengundurkan diri, Soeharto menyampaikan pidato sebagai berikut.

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional.
Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
Dengan memerhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sanagt sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memerhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari kamis, 21 Mei 1998.
Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI Prof. Dr. Ing BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

Tuesday, 14 November 2017

SOEHARTO DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA


Soeharto, sosok Presiden kedua RI memiliki karisma tersendiri di mata rakyatnya. Pandangan terhadap Soeharto sangatlah lengkap, mantan presiden yang dicintai, dipuja, dikagumi, sekaligus dibenci, dicaci dan disumpah. Setiap kehidupan memang tak akan pernah lepas dari dua hal. Adanya siang karena ada malam, adanya kemarau karena ada hujan. Demikian seperti halnya seorang manusia, ada yang menyukai dan ada pula yang membenci.
Kepemimpinan Soeharto pun demikian, menjadi presiden selama lebih dari tiga puluh tahun membuat banyak yang menyukainya, tetapi lebih banyak pula yang membencinya. Kita tak akan meneruskan pembahasan tentang berbagai kontroversi seputar Soeharto, karena yang kita kuak adalah sisi lain secara manusiawi segala yang menyangkut hubungan dengan Soeharto selaku manusia, ayah, suami dan kepala negara.

Kiprah Soeharto sebagai Prajurit TNI AD
1 Juni 1940
Diterima menjadi prajurit militer Hindia Belanda (KNIL) dan mendapat pendidikan di Gombong, Jawa Tengah.

1942
Bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA) pasukan bentukan Jepang.

5 Oktober 1945
Diterima secara resmi menjadi anggota TNI

1 Maret 1949
Bergabung dan memimpin pasukan dalm serangan umum melawan Belanda yang disebut dengan Serangan Umum 1 Maret atau 6 jam di Yogya.

1 Maret 1953
Diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnn Kolonel

3 Juni 1956
Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro, Semarang.

1 Januari 1957
Pangkat Soeharto naik menjadi Kolonel

17 Oktober 1959
Lembaran hitam karena menyalahgunakan institusi untuk berbisnis

1 Januari 1960
Setelah selesai sekolah SESKOD di Bandung, pangkat Soeharto menjadi Brigadir Jenderal.

1 Oktober 1961
Menjadi Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum Angkatan Darat) merangkap dengan panglima Kohanudad )Komando Pertahanan Angkatan Darat)

1 Januari 1962
Pangkat Soeharto naik menjadi Mayor Jenderal. Menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat merangkap Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar.
1 Mei 1963
Diangkat menjadi Panglima Komando Strategis AD.
3 Oktober 1965
Diangkat menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
14 Oktober 1965
Diangkat menjadi Menteri Panglima AD menggantikan A. Yani
11 Maret 1966
Menerima Surat Perintah 11 Maret
12 Maret 1966
Membubarkan PKI
1 Juli 1966
Diangkat menjadi Jenderal bintang empat
22 Februari 1967
Ditunjuk menjadi presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil Pemilu
27 Maret 1968
Diangkat menjadi Presiden RI oleh MPR hasil Pemilu merangkap Menteri Pertahanan dan keamanan
10 Juni 1968
Pengangkatan dan pelantikan Menteri pada era Orde Baru dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I).
23 Maret 1973
Terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya dengan wakil Sri Sultan Hamengkubuwono IX
22 Maret 1978
Terpilih menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya dengan wakil Adam Malik
1 Maret 1983
Terpilih menjadi presiden untuk yang keempat kalinya dengan wakil Umar Wirahadikusuma
10 Maret 1988
Terpilih menjadi presiden untuk yang kelima kalinya dengan wakil sudharmono
10 Maret 1993
Terpilih menjadi presiden untuk yang keenam kalinya dengan wakil Jenderal Try Sutrisno
39 September 1997
Menerima penghargaan sebagai Jenderal Besar
17 Maret 1998
Terpilih menjadi presiden untuk yang ketujuh kalinya dengan wakil BJ Habibie
21 Mei 1998
Mundur dari jabatan presiden dan diganti oleh BJ Habibie

Mengenang  Keberhasilan Kepemimpian Soeharto
Sebagai seorang presiden, Soeharto sama seperti manusia lainnya. Ada yang suka dan mendukung dan banyak pula yang tidak suka dan mengkritik. Kadangkala ada yang datang jika dijanjikan manis dan kemudian berkhianat saat telah memperoleh hasil yang diharapkan. Meskipun demikian, kita tak bisa menutup mata terhadap keberhasilan Soeharto mengawal RI dari masa terpuruk dan posisi pengimpor beras terbesar menjadi negara yang cukup disegani dan berswasembada pangan.
Semenjak awal pemerintahannya, Soeharto mencanangkan adanya rencana pembangunan yang disebut dengan Repelita, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Trilogi Pembangunan. Dengan adanya perencanaan yang terstuktur dalam membangun bangsa dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang berkembang ke arah kemajuan signifikan.
Trilogi Pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto, adalah sebagai berikut
1)    Stabilitas Keamanan
Dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya disebutkan tentang penjelasan Soeharto mengenai Petrus (penembakan misterius) sebagai berikut:
“Pers ramai menulis kematian misterius sejumlah orang dengan menyebutkan penembakan misterius atau disingkat dengan sebutan petrus. Kalangan cendekiawan dan juga di forum-firum internasional ada yang menyinggungnya,  mengeksposnya. Dia tidak mengerti masalah sebenarnya. Kejadian itu misterius juga tidak. Masalah sebenarnya didahului oleh ketakutan yang dirasakan rakyat. Ancaman-ancaman yang datang dari orang-orang jahat, perampok, pembunuh dan sebagainya. Seolah-olah ketenteraman di negeri ini tidak ada. Yang ada seolah-olah rasa takut saja. orang-orang jahat itu tidak hanya melanggar hukum, akan tetapi sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Umpamanya saja orangtua sudah dirampas kemudian masih dibunuh. Perempuan yang diambil kekayaannya da si istri orang lain itu masih juga diperkosa oleh orang jahat itu di depan seaminya. Itu sudah keterlaluan. Apa hal itu mau didiamkan saja? kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! Dor! Begitu saja, bukan! Tetapi yang melawan, ya mau tidak mau harus ditembak. Supaya, orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan kejahatan masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Maka meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.”
2)    Stabilitas Politik dan Pemerintahan
Pencapaian stabilitas politik dan keamanan diraih dengan membangun konsensus berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dua konsesus yang dijalankan Soeharto untuk mencapai stabilitas politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut.
· Konsensus bahwa Pancasila merupakan manajemen multikulturalisme Nusantara. Dengan berbekal pancasila, perbedaan ada istiadat dan budaya bisa terakomodasi dalam satu wadah, ranah politik juga harus dikelola dalam satu payung ideologi, yaitu Pancasila.
· Konsesnsus untuk menyederhanakan partai politik agar tidak terlampau banyak sehingga lebih hemat. Masaing-masing kelompok dan kecenderungan tertentu diwadahi dalam satu partai. Misalnya kelompok nasionalis dalam PDI, kelompok islam PPP dan kalangan nasionalis religius dalam GOLKAR
3)    Stabilitas Eonomi
Lengkaplah sudah tiga ideologi pembangunan yang dapat mengantar kesuksesan masyarakat Indonesia dalam membangun diri, keluarga, serta bangsanya. Pekerjaan rumah bagi stabilitas dan rehabilitas di masa awal pemerintahan Soeharto antara lain:
· Menyelesaikan konflik internal dan eksternal, masalah sosial dan pemberontakan
· Menyelesaikan utang luar negeri
· Mengurangi laju inflasi
· Rehabilitas infrastruktur
· Meningkatkan ekspor
· Menyediakan bahan pangan dan sandang bagi masyarakat
· Mengatasi berhentinya industri, pengangguran, krisis neraca pembayaran, menurunnya cadangan devisa dan tunggakan utang luar negeri.

Berikut beberapa keberhasilan yang dicapai selama masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI selama jangka waktu 32 tahun.
1.    Stabilisasi nasional bisa terjaga
Terlepas dari masalah pelanggaran HAM atau tidak, terbukti selama kepemimpinan Soeharto stabilitas nasional Negara Indonesia bisa terjaga dengan baik. Dengan terjaganya stabilitas nasional, investor dengan senang hati melakukan investasi dan pembangunan perusahaan di Indonesia yang berarti lapangan kerja juga terbuka luas. Dengan stabilitas nasional yang terjaga, pembangunan lebih mudah dilakukan dan mencapai kesuksesan.
2.    Kebebasan beragama menurut sila Ketuhanan Yang Maha Esa bisa terselenggara dengan saling bertoleransi
Tak bisa menutup mata, toleransi antar-umat beragama di era kepemimpinan Soeharto sangat terpelihara. Hampir tak pernah ada pertikaian yang disebabkan perbedaan agama. Padahal, Soeharto notabene beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Kesemuanya tidak lantas menjadikan Soeharto luput memerhatikan pemuluk agama lainnya.
3.    Berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara signifikan. Dari pertumbuhan ekonomi minus 2,25% di tahun 1963 langsung menjadi plus 12% di tahun 1969. Selanjutnya Indonesia berhasil masuk ke dalam kelompok negara ekonomi industri baru karena mengalami peningkatan pendapatan per kapita sampai 3 kali lipat dari tahun 1969 sampai 1990.
4.    Indonesia mampu berswasembada pangan di tahun 1984
Program pertanian dan perhatian yang ekstra terhadap para petani membuat Indonesia mampu menjadi sosok negara yang berswasembada pangan. Bahkan di tahun 1984, Soeharto didapuk untuk tampil di depan podium pada acara Konfrensi ke 23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Dalam acara tersebut sekitar 165 negara anggota mengirimkan wakilnya.
mereka kagum dengan Indonesia yang mampu berswasembada pangan. Kesuksesan Soeharto yang bekerja keras memajukan bidang agraris mulai awal kepemimpinannya baru bisa dirasakan lebih dari sepuluh tahun kemudian. Mereka kagum dengan Indonesia yang mampu berswasembada pangan. Kesuksesan Soeharto yang bekerja keras memajukan bidang agraris mulai awal kepemimpinannya baru bisa dirasakan lebih dari sepuluh tahun kemudian.
5.    Kesuksesan program KB
Soeharto bukan hanya mengarahkan pembangunan di bidang pertanian dalam mencapai swasembada pangan saja. pertumbuhan penduduk Indonesia juga diperhatikan. Oleh karenanya Indonesia memiliki Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Badan ini bergerak di bidang perencanaan peprtumbuhan penduduk dan penyuluhan KB di seluruh Indonesia. Dengan adanya penyuluhan KB dan pemberian alat kontrasepsi gratis, pertumbuhan penduduk bisa di tekan. Harapan Soeharto dan pasti harapan seluruh bangsa Indonesia adalah apabila memiliki anak sesuai rencana, bisa memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikannya. Pengalaman masa kecil yang tak bisa meneruskan sekolah membuat Soeharto berpikir tentang KB.
Untuk keberhasilan Soeharto dalam program kependudukan ini, penghargaan secara pribadi diterimanya dari PBB, yaitu UN Population Award. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang kependudukan. Dalam pidatonya di markas besar PBB di New York tanggal 8 Juni 1989, Soeharto menandaskan bahwa perencanaan kependudukan memang sebaiknya dilakukan karena mustahil Indonesia bisa berswasembada pangan bila pertumbuhan tidak terkendali, sedangkan  produksi beras mengalami peningkatan yang tidak banyak.
6.    Kesuksesan program wajib belajar 9 tahun
Soeharto yang merasa bahwa pendidikannya tak sesuai harapan, mengusahakan terbentuknya sekolah dan lembaga pendidikan yang murah serta terjangkau oleh masyarakat luas. Dibangunnya gedung sekolah dan penyediaan tenaga guru samapi ke pelosok daerah untuk mendukung program pendidikan yang disebutnya sebagai wajib 9 tahun, yaitu semenjak SD sampai lulus SMP. Dengan kualitas pendidikan yang meningkat, Soeharto berharap kualitas manusia Indonesia meningkat pula, termasuk kesejahteraan ekonomi dan keluarga masing-masing turut terbawa.
7.    Iklim investasi di Indonesia yang cukup baik
Stabilitas nasional yang kondusif membuat iklim investasi di Indonesia sangat baik. Sehinngga bisa meningkatkan modal baik dari dalam negeri/domestik maupun dari luar negeri/asing. Penanaman modal domestik atau dalam negeri meningkat kurang lebih 50,43% per tahun dalam kisaran 1976-1997. Sementara modal asing meningkat kurang lebih 42,10% per tahun selama kurun waktu 1977-1997.
8.    Penyediaan kebutuhan papan melalui Perumnas atau Perumahan Nasional
Selama kurun waktu 1978-1983 masyarakat Indonesia diberi kemudahan untuk memiliki rumah. Perumnas membangun sekitar 441.923 unit rumah di era tersebut dengan kepemilikan rumah yang mudah melalui KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah.
9.    Mengembangkan BUMN Strategis bagi peningkatan kesejahteraan dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara Indonesia
Berikut BUMN Strategis yang dibangun dan dibesarkan di era pemerintahan Soeharto
· PT. IPTN
Singkatan dari Industri Pesawat Terbang Nusantara yang berdiri tahun 1976. IPTN bergerak dalam bidang kedirgantaraan.
· PT.PAL
Singkatan dari Perseroan Terbatas Penataran Angkatan Laut yang berdiri tahun 1980.
· PT. Pindad
Singkatan dari Perindustrian Angkatan Darat berdiri tahun 1950 yang beregrak dalam persenjataan. Saat ini PT. Pindad tak lagi dikelola oleh AD tetapi menjadi BUMN.
· PT. Dahana
Berdiri tahun 1975 yang bergerak dalam bidang produksi bahan peledak
· PT. INKA
Singkatan dari Industri Nasional Kereta Api yang berdiri tahun 1981 dan bergerak di bidang perkeretaapian
· PT. INTI
Singkatan dari Industri Telekomunikasi Indonesia yang berdiri tahun 1974 dan bergerak dalam bidang telekomunikasai.
· PT. Krakatau Steel
Berdiri tahun 1970 dan bergerak dalam bidang usaha produksi baja.
· PT. Boma Bisma Indra
Berdiri tahun 1971 dan bergerak dalam bidang produksi kontainer
· PT. Barata
Berdiri tahun 1971 yang bergerak dalam bidang pengecoran.
· PT.LEN
Singkatan dari Lembaga Elektronika Nasional yang berdiri tahun 1985 dan bergerak dalam bidang elektronika.
· PT.Telkom
Beregrak dalam bidang telekomunikasi
· PT.Indosat
Bergerak dalam bidang operator satelit
10. Mengembangkan organisasi regional ASEAN sehingga diperhitungkan di mata dunia Internasional
Soeharto memiliki pemikiran praktis dan suka akan persahabatan. Hal ini dibuktikannya dengan merangkul negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama mendirikan ASEAN. Adanya organisasi negara-negara Asia Tenggara ini bukan hanya bermanfaat bagi negara di kawasan ini saja yang bisa bersahabat dengan damai, bekerja sama dan saling membantu. Adanya ASEAN juga dirasakan dampak positifnya oleh Negara Australia. Perdana Menteri Australia Paul Kreating memuji usaha Soeharto menghidupkan ASEAN sehingga menyebut Presiden RI ini sebagai sosok ayah.


PEMBANTAIAN MASSAL DI PABRIK GULA REJOSARI

Pada pukul 03:00 dini hari tanggal 18 September 1948, tangsi Polisi Gorang Gareng diserang beribu-ribu laskar FDR/PKI. Mereka membawa senj...