Pada tanggal 14 Juli 1789, penduduk Paris menyerbu penjara Bastille yang juga berfungsi sebagai benteng. Dalam penjara itu, raja-raja Prancis memenjarakan orang-orang yang menentang mereka. Serbuan ke Bastille merupakan awal Revolusi Prancis. Revolusi itu bertujuan menggulingkan kekuasaan absolut raja-raja Prancis. Rakyat Prancis menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang dasar. Tanggal 14 Juli kemudian diperingati sebagai hari nasional Prancis.

Kekuasaan absolut raja-raja Prancis dimulai oleh Lous XIII yang memerintah antara tahun 1642-1715, kemudian dilanjutkan oleh penggatinya. Dibawah pemerintahan yang absolut ini rakyat Prancis terutama petani, hidup tertekan. Mereka dibebani dengan berbagai macam pajak, seperti pajak tanah, pajak gandum dan pajak anggur. Hasil pajak itu tidak digunakan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan raja dan kerabat istana.

Lous XIV mempunyai cita-cita untuk menjadikan Prancis sebagai negara terkuat di Eropa. Paris harus menjadi ibu kota terindah di Eropa. Selain itu, kebudayaan Prancis harus dikagumi oleh dunia. Louis XIV terkenal dengan semboyannya L’etat c’est moi (negara adalah saya). Ia menempatkan dirinya sebagai seorang raja yang luar biasa. Ia membangun istana yang penuh kemewahan, yang dikenal dengan nama istana Versailles. Pada waktu itu, Prancis telah menjadi negara terkuat dan termaju di Eropa.

                                                               Raja Louis XIV

Masyarakat Prancis terbagi atas tiga golongan, yaitu golongan pertama (pendeta), golongan kedua (bangsawan), golongan ketiga (pedagang, cendekiawan, pekerja dan rakyat biasa). Golongan pertama dan kedua mempunyai hak-hak istimewa, antara lain tidak dikenakan pajak. Baik para pendeta maupun para bangsawan dapat memaksa petani untuk membayar pajak kepada mereka. Bahkan, tidak jarang para bangsawan melakukan perburuan di lahan pertanian sehingga merusak panen rakyat. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dimonopoli oleh golongan bangsawan dan agama. Golongan ketiga, walaupun mempunyai keahlian, tidak dapat kesempatan untuk menduduki kursi pemerintahan.

Sementara itu, rakyat mulai dipengaruhi oleh tulisan-tulisan cendekiawan Prancis, seperti Montesquieu, Rousseau dan Voltaire. Montesquieu mengemukakan teori Trias Politika. Menurut teori ini, kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang) dan yudikatif (mengadili pelanggar undang-undang) harus terpisah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Rousseau mengatakan bahwa negara harus diperintah secara demokratis. Kedaulatan ada di tangan rakyat melalui dewan perwakilan rakyat. Kekuasaan raja harus dibbatasi oleh undang-undang dasar. Voltaire mengkritik golongan agama. Para pendeta dituduhnya lebih mementingkan dunia dari pada rohani. Mereka hidup mewah dan untuk mecapat kemewahan itu tidak segan-segan memeras rakyat. Kalangan istana pun dikritik oleh Voltaire karena banyak menghamburkan uang negara.

Untuk Diingat

Tulisan seseorang seringkali dapat mempengaruhi pikiran masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan. Karangan Multatuli yang berjudul Max Havelaar, misalnya mempengaruhi pendapatan orang-orang Belanda mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Dalam pelajaran mengenai Revolusi Amerika kita dapat mengetahui kekuatan buku Common Sense dalam mempengaruhi pendapatan orang Amerika.

Berbagai kepincangan yang ada di dalam masyarakat menyebabkan timbulnya rasa tidak puas di kalangan rakyat. Rasa tidak puas itu melahirkan revolusi. Sumbu pembakarnya adalah masalah keuangan.

B.    Krisis Keuangan dan Kegagalan Etat Genereux

Pada awal abad ke-18 Prancis sering terlibat dalam perang dengan negara-negara lain. Antara tahun 1756-1763 pecah Perang Tujuh Tahun melawan Inggris. Pada akhir perang itu, jajahan Prancis di Amerika Utara dan India jatuh ke tangan Inggris. Dalam Perang Kemerdekaan Amerika, Prancis membantu Amerika. Semua itu memerlukan biaya. Akibatnya, Prancis kekurangan uang, apalagi daerah jajahannya sudah dikuasai oleh Inggris. Dalam krisis keuangan itu, kalangan istana tetap hidup bergelimang kemewahan. Beberapa ahli keuangan seperti Turgot dan Necker berusaha mengatasi krisis keuangan. Akan tetapi, usaha perbaikan ekonomi itu dijegal oleh kalangan istana, terutama oleh Ratu Maria Antoinette yang terkenal hidup mewah.

Dalam situasi keuangan yang semakin parah, Louis XVI memanggil Etat Genereux (semacam dewan perwakilan) untuk bersidang. Tujuannya ialah merundingkan cara mengatasi kemelut keadaan keuangan negara. Anggota dewan berjumlah 1.200 orang, terdiri atas 300 wakil golongan pertama, 300 wakil golongan kedua dan 600 wakil golongan ketiga. Perdebatan mengenai cara pemungutan suara pun timbul. Golongan pertama dan kedua menginginkan agar pemungutan suara diambil berdasarkan golongan. Dengan demikian, mereka akan dapat mengalahkan golongan ketiga. Sebaliknya, golongan ketiga menghendaki pemungutan suara berdasarkan jumlah anggota. Golongan ini sudah mendapat jaminan dari sebagian pendeta dan bangsawan yang bersimpati kepada mereka.

Karena terdapat persamaan pendapat, golongan pertama dan golongan kedua meninggalkan sidang. Golongan ketiga tetap meneruskan persidangan yang sasarannya bukan lagi masalah keuangan negara, tetapi segala hal mengenai pemerintahan dan kenegaraan. Pada tanggal 13 Juni 1789 golongan ketiga mengumumkan diri mereka sebagai Majelis nasional. Mereka berikrar untuk membuat undang-undang dasar atau konstitusi bagi Prancis. Oleh karena itu, majelis ini juga disebut Dewan Konstituante. Dewan ini dipimpin oleh Mirabeau, seorang bangsawan yang memihak golongan ketiga.

Ketiga golongan ini akan bersidang, yaitu pada tanggal 20 Juni 1789, ternyata ruangan sidang sudah ditutup. Mereka pindah ke lapangan tenis. Di tempat ini mereka bersumpah untuk tidak membubarkan diri sebelum berhasil menyusun undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja.

Sementara itu beredar desas-desus bahwa Louis XVI memerintahkan tentara untuk membubarkan Dewan Konstituante. Hal itulah menyebabkan penduduk Paris menyerang penjara Bastille. Mereka mengumandangkan semboyan liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan, persaudaraan).

                                                  Penyerbuan Penjara Bastille

C.    Masa Kacau

Aksi yang dimulai oleh penduduk Paris itu menjalar ke daerah pedalaman. Rakyat menyerbu istana-istana dan kediaman tuan tanah dan bangsawan. Harta milik tuan tanah dan bangsawan mereka rampas. Gereja-gereja pun tidak luput dari serbuan rakyat. Untuk menyelamatkan diri banyak bangsawan melarikan diri ke luar negeri.

Pada tanggal 4 Agustus 1789 Dewan Konstituante mengeluarkan dekrit tentang penghapusan sistem feodal. Dekrit lain berisi pernyataan tentang pemberlakuan pajak untuk semua penduduk tanpa membedakan golongan. Pada bulan itu juga, yaitu tanggal 27 diumumkan Declaration des Droit de I’Homme et du Citoyen. Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama. Perbedaaan dalam masyarakat hanya didasarkan pada kepentingan umum. Kemerdekaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia. Negara berkewajiban melindungi hak-hak itu. Pada bagian lain disebut bahwa kedaulatan negara ada ditangan rakyat dan semua kekuasaan bersumber pada rakyat.

Pada tahu 1791, Dewan Konstituante berhasil menyusun undang-undang dasar yang kemudian ditandatangani oleh Louis XVI. Dengan demikian, Prancis menjadi kerajaan Konstitusional. Setelah berhasil menyusun undang-undang dasar, fungsi Dewan Konstituante beralih menjadi Dewan Legislatif. Mereka melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undag dan peraturan-peraturan lain yang didasarkan atas ketentuan dalam undang-undang dasar.

Perubahan-perubahan yang dibuat oleh Dewan Konstituante, antara lain adalah menghapus sistem feodal yang menimbulka kelompok-kelompok penentang. Para bangsawan yang melarikan diri ke luar negeri bersekongkol untuk menghancurkan revolusi. Mereka bekerja sama dengan beberapa raja lain di Eropa. Pada bulan April 1892 pecah perang pertama antara Prancis dan gabungan Austria dan prusia. Satu kelompok dalam Dewan Legislatif menghendaki perang dengan anggapan hal itu dapat mempersatukan rakyat.

Lous XVI melarikan diri ke luar negeri untuk bergabung dengan Austria. Akan tetapi, ia tertangkap di perbatasan dan dibawa kembali ke Paris. Louis XVI dituduh mengkhianati undang-undang dasar dan dijatuhi hukuman mati dengan guillotine (kapak pemotong hewan). Istrinya, Ratu Maria Antoinette juga mengalami nasib yang sama.

           Ratu Maria Antoinette yang suka hidup berfoya-foya dijatuhi hukuman mati

                                                                  Guillitine

Pada bulan September 1792, kerajaaan Prancis dinyatakan bubar dan berganti menjadi Republik Prancis. Pemerintah dijalankan oleh sebuah dean yang disebut Konvensi Nasional. Tentara kerajaan dibubarkan dan diganti menjadi Garda nasional di bawah pimpinan Jenderal Lafayette.

Dalam Konvensi Nasional terjadi perebutan pengaruh antara parta Girondin dan Montagne. Kedua kelompok ini berbedaa pendapat mengenai penyelesaian revolusi. Montagne ingin membentuk pemerintahan yang kuat dan tidak mengenal kompromi dengan pengkhianat.

Montagne berhasil menggeser kedudukan Girondin dan sejak Juni 1793 menguasai Konvensi Nasional. Sesudah itu, mereka membentuk pemerintahan yang karena kekejamannya disebut pemerintahan teror. Pemerintahan ini dikepalai oleh Robespierre dan Danton. Orang-orang yang dicurigai ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili. Alasannya, Prancis sedang menghadapi serangan musuh dari luar. Oleh karena itu, orang-orang yang dicurigai membantu musuh harus dibunuh. Bahkan, Danton sendiri kemudian dihukum mati dengan guillotine.

Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah teror menyebabkan rakyat membencinya. Konvensi Nasional pun tidak lagi mempercayai Robespierre. Ia pun ditangkap dan dibunuh dengan guillotine. Partai girondin mengambil alih tampuk pemerintahan.

Pada tahun 1795, Konvensi Nasional menyusun undang-undang dasar baru. Sesuai dengan undang-undang dasar baru itu, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh sebuah badan yang disebut Directoir (Direktorat), yang beranggotakan lima orang.

Pemerintahann Direktorat berusaha memperbaiki keadaan dalam negeri dan memperkuat pertahanan untuk menghadapi musuh-musuh dari luar. Akan tetapi, pemerintahan ini tidak berhasil menjalankan tugasnya. Bahkan, dikalangann anggota Direktoral terjadi persaingan untuk merebut kekuasaan.

Abbe Sieyes, salah seorang anggota Direktorat, meminta bantuan Napoleon Bonaparte untuk mengatasi keadaan. Napoleon sudah dikenal rakyat berkat beberapa kemenanganya dalam pertempuran melawan pasukan Austria dan Italia, Napoleon yang sedang berada di Mesir segera kembali ke Prancis. Pada tanggal 9 November 1799 ia menggulingkan pemerintahan Direktorat. Sebagai gantinya, dibentuk pemerintahan yang dikepalai oleh tiga orang konsul. Napoleon duduk sebagai konsul pertama.

D.   Prancis di Bawah Pemerintahan Napoleon

Sebagai konsul pertama, Napoleonlah yang mengendalikan pemerintahan. Ia melakukan berbagai perbaikan. Administrasi pemerintahan disederhanakan. Hukum disempurnakan. Perbaikan di bidang hukum itu melahirkan Code Napoleon yang sampai sekarang menjadi dasar hukum Prancis. Hukum itu menjamin kebebasan warna negara untuk memeluk agama yang mereka sukai. Ditegaskan pula bawa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Peraturan dagang pun disempurnakan sehingga melahirkan Kode Dagang Napoleon. Setiap orang bebas berusaha dan mengumpulkan kekayaan.

                                                       Napoleon Bonaparte

Hubungan dengan pihak gereja diperbaikinya. Kekayaan gereja yang dahulu disita pada awal revolusi dikembalikan. Para bangsawan yang melarikan diri ke luar negeri diizinkan kembali ke Prancis. Sementara itu, perang dengan negara lain di Eropa yang takut akan meluasnya revolusi, masih berlangsung. Pasukan Prancis memperoleh berbagai kemenangan. Pada tahun 1801 Austria menandatangani perjanjian damai. Setahun kemudian, perjanjia damai dengan Ingggris pun ditandatangani.

Perbaikan-perbaikan di dalam negeri dan kemenangan-kemenangan di luar negeri menyebabkan Napoleon semakin populer. Pada tahun 1804 ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Napoleon bercita-cita menjadikan Prancis sebagai negara terkemuka di Eropa. Untuk itu, ia berusaha menempatkan negara-negara lain di bawah pengaruh Prancis. Akibatnya, negara-negara Eropa bersekutu melawan Prancis. Sampai dengan kejatuhan Napoleo tahun 1814, beberapa kali Prancis terlibat dalam perang menghadapi gabungan negara-negara itu. Perang itu disebut Perang Koalisi. Prancis berhasil mengalahkan tentara koalisi dan menduduki wilayah beberapa negara koalisi.

Salah satu negara yang belum berhasil ditaklukan ialah Inggris. Walaupun Napoleon menguasai sebagian besar Eropa daratan, lautan masih berada di bawah pengawasan Inggris. Usaha Napolen untuk menundukkan Inggris ternyata gagal. Angkatan Laut Prancis yang dibantu oleh Angkatan Laut Spanyol dihancurkan oleh Angkatan Laut Inggris dalam pertempuran Trafalgar. Untuk melumpuhkan ekonomi Inggris, Napoleon memberlakukan Kontinental Stelsel. Artinya, negara-negara Eropa dilarang melakukan huungan dagang dengan Inggris. Akan tetapi, tidak semua negara Eropa mematuhinya. 

Lawan lain yang dianggap berbahaya oleh Napoleon ialah Rusia. Pada tahun 1812, Rusia pun diserbu, tetapi gagal karena datangnya musim dingin. Pasukan Prancis menderita kedinginan dan kelaparan. Dari 600.000 anggota pasukan yang dikerahkan, hanya 100.000 yang kembali ke Prancis dengan selamat. Dalam keadaan demikian, Prancis harus pula menghadapi perang koalisi di Leipzig pada bulan Oktober 1813. Dalam perang tersebut Prancis kalah. Pada bulan April 1814 Napoleon menyerah dan dibuang ke Pulau Elba. 

Namun, ia berhasil melarikan diri dan merebut kekuasaan kembali di Prancis. Negara-negara Eropa segera menghadapinya. Dalam pertempuran di Waterloo, pasukan Prancis hancur. Napoleon terpaksa menyerah. Ia dibuang ke pulau St. Helena di Atlantik Selatan dan Meninggal di sana tahun 1821.

Revolusi Prancis diakhiri dengan Kongres Wina pada tahun 1815. Kongres Wina memuruskan antara lain :

1.       Menata kembali batas-batas negara di Eropa, termasuk daerah jajahan

2.       Menjaga agar Prancis tidak menjadi kuat kembali

                                  Tentara Rusia memasuki kota Paris tahun 1814

E.    Pengaruh Revolusi Prancis

Revolusi Prancis berpengaruh terhadap perkembangan Eropa dan dunia. Pengaruhnya tidak hanya terbatas di bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi. Sejak meletusnya revolusi itu, beberapa negara Eropa mulai menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. Paham demokrasi dan nasionalisme semakin berkembang. Dibeberapa negara terjadi gerakan-gerakan menentang absolutisme. Akibat lain dari Revolusi Prancis ialah runtuhnya feodalisme dan hak-hak istimewa gereja. Revolusi Prancis mengembangkan paham demokrasi liberal yang mengakui adanya persamaan hak-hak asasi manusia di semua bidang kehidupan. Semboyan Revolusi Prancis liberte, egalite, fraternite bergema di tempat-tempat lain di dunia. Hal itu merangsang timbulnya nasionalisme di daerah-daerah jajahan negara-negara Eropa.