Friday, 10 August 2018

MADIUN SEBAGAI BASIS


                                                            MADIUN SEBAGAI BASIS
Pasca proklamasi kemerdekaan pemerintah mengeluarkan maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi kebebasan membentuk partai politik beserta laskarnya. Kebijakan ini, tentu saja ditujukan untuk membentuk kehidupan bernegara yang demokratis di mana rakyat diberi jaminan utuk berperan aktif dalam politik atau dalam penyelenggaraan negara.
Dengan kebijakan ini, Indonesia segera memasuki babak baru yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas partai politik seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jakarta, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis indonesia, Parta Rakyat Sosialis Indonesia, Partai Katolik Indonesia , Partai Komunis Indonesia, persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Partai Nasional Indonesia.
Selain partai-partai politik, organisasi pemuda yang tumbuh bagai cendawan dimusin hujan. Tercatat, hingga tahun 1945 telah ada setidaknya 30 organisasi kepemudaan yang lazim disebut sebagai badan-badan perjuangan atau laskar. Di Jakarta, gerakan pemuda ini bergabung dalam sesuatu yang disebut sebagai Komite van Aksi yang dipimpin oleh Sukarni, Chaerul Saleh dan Maruto.
Untuk melebarkan pengaruh dalam gerakan-gerakan kepemudaan, misalnya pada periode 1945-an, kader-kader pertai komunis Indonesia berhasil membentuk sebuah wadah organisasi pemuda yang bernama Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dimotori oleh Amir Syarifuddin. Organisasi ini merupakan peleburan dari beberapa organisasi pemuda yang dibentuk dala kongres. Angkatan Pemuda Indonesia (API) tanggal 9-11 November 1945.
Sementara itu, dalam ranah politik Amir Syarifuddin juga membentuk Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pada tanggal 12 November 1945. Partai ini didirikan dengan asas membangun masyarakat sosialistis dengan buruh, petani dan tentara sebagai tulang punggungnya. Program politik partai ini adalah mendirikan Front Persatuan Rakyat sebagai penopang tegaknya negara RI.menurut Amir Syarifuddin, Front Persatuan Rakyat memiliki tugas ganda, membangun negara dan juga membangun semangat anti kapitalis. Namun, rupanya partai ini berusia pendek, hanya sekitar satu bulan.
Dengan buruh sebagai tulang punggung, dapat dipahami jika kader-kader partai komunis juga berupaya merebut kekuatan buruh. Untuk keperluan ini, mereka mendirikan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang dibentuk pada bulan November 1946. Dengan cepat, SOBSI berhasil melebur berbagai organisasi buruh yang semula dikuasai oleh Gasbi dan kelompok Tan Malaka.
Perjuangan kaum kiri semakin menemukan vitalisasinya ketika pada bulan Maret 1946 para mantan pemimpin Partai Komunis Indonesia tahun 1926 yang dipimpin oleh Sardjono dibebaskan dari Digul. Tidak lama kemudian, datang juga kader-kader Partai Komunis dari Belanda seperti Maruto Darusman dan Soeripno yang kemudian bergabung dengan beberapa tokoh muda seperti Aidit, Lukman dan Nyoto, serta Alimin yang baru datang dari Cina.
Tanpa menunggu terlalu lama, para tokoh tersebut di atas segera melakukan konsolidasi dan menggelar Kongres IV PKI pada bulan Mei 1946 atau kongres pertama pasca Proklamasi. Kongres ini menelurkan sebuag pernyataan politik yang menyebutkan bahwa PKI tidak akan masuk le dalam Kabinet karena masuknya PKI dalam kabinet hanya akan memperlemah kedudukan RI yang akan dicap sebagai sel Moskow. Sebagai bentuk realisasi terhadap Perdana Menteri Sjahrir yang berkuasa saat itu. Selain itu, kongres tersebut juga berhasil memilih pemimpin dan struktur kepengurusan partai sehingga keberadaan PKI semaki solid.
Namun, ketika Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda disepakati kedua belah pihak kelompok sayap kiri berbeda pendapat dalam soal tersebut dan berbalik menantang kebijakan Perdana Menteri Sjahrir. Puncaknya, Sjahrir harus mundur dar jabatannya dan digantikan oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin dengan cepat melakukan konsolidasi untuk menyatukan partai Sosial bentukannya dengan PKI, yang saat itu dipimpin oleh Sardjono.
Tidak lama setelah Kabinet Amir Syarifuddin terbentuk, Belanda melancarkan Agresi Militer 1 tanggal 21 Juli 1947. Pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan yang dikenal dengan nama Perundingan Renville. Perundingan ini merupakan perundingan segi tiga yang melibatkan Indonesia, Belanda dengan penengah Komisi Tiga Negara (AS, Australia, Belgia). Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL. R. Abdul Kadir, sedangkan delegasi Amerika dipimpin oleh Frank Porter Graham.
Hasil perundingan Renville dipandang oleh banyak kalangan sangat merugikan Indonesia karena wilayah kedaulatan RI jauh berkurang, hanya terdiri atas Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatra, sehingga pemerintah terpaksa memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta. Hasil perundingan ini membuat Kabinet Amir Syarifuddin dikritik oleh banyak kalangan dan akhirnya menyebabkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948.
Perdana Menteri Amir Syarifuddin sedang menyampaikan pidato pada Perundingan Renville

Meski telah jatuh, Amir Syarifuddin  yang telah mengadakan konsolidasi gerakan kiri sejak masih berkuasa, berhasil membentuk gerakan oposisi yang cukup kuat. Pada tanggal 26 Februari 1948, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Solo. FDR merupakan jelmaan dari golongan kiri yang program jangka pendeknya adalah menuntut pembatalan Perundingan Linggarjati dan Renville yang justru dihasilkannya sendiri sementara program jangka panjangnya adalah mendominasi pemerintahan. Dalam hal ini, FDR memiliki basis massa dan dukungan yang cukup besar, bahkan ada kesatuan-kesatuan militer yang turut bergabung di dalamnya. Di antara basis pendukung FDR adalah:
1.      TNI-Masyarakat daerah Purwodadi, Laskar Rakyat, Laskar Merah dan Laskar Buruh dan Pesindo yang pernah bergabung dalam Biro Perjuangan ketika Amirr Syarifuddin menjabat sebagai menteri pertahanan.
2.      Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
3.      Partai politik seperti Partai Sosialis Indonesia dan PKI.
Gerakan oposisi ini semakin solid ketika pada bulan Agustus 1948, Musso, seorang tokoh PKI yang telah lama tinggal di Russia kembali ke Indonesia. Musso menurut banyak pihak adalah seorang yang diutus oleh gerakan komunis internasional untuk melaksanakan koreksi terhadap revolusi Indonesia. Menurut mereka, revolusi Indonesia merupakan revolusi yang defensif sehingga harus diganti dengan revolusi yang lebih ofensif. Dengan cepat, Musso berhasil mengambil alih pimpinan PKI dari tangan Sardjono.

Kehadiran Musso disambut hangat oleh para aktivis sayap kiri yang menganggap bahwa Musso dapat memperbaiki arah dan semangat revolusi Indonesia. Musso sendiri menyampaikan hal ini dihadapan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 13 September 1948. Pertemuan antara Musso dengan Presiden Soekrano yang tampak mesra dan menggembirakan keduanya itu, ternyata tidak sepenuh hati, karena akhirnya musso melancarkan pemberontakan di Madiun. Bahkan Musso telah membawa konsep untuk mencapai cita-cita Komunis.
Pada tanggal 10 September 1948, FDR/PKI mengadakan rapat umum besar-besaran yang dihadiri oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Rapat ini menandai semakin meningkatnya aktivitas untuk menguasai Madiun yang kali ini tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan. Sebelum rapat umum tersebut, banyak berdatangan pasukan tak dikenal dengan seragam hitam-hitam. Mulanya, orang menduga bahwa pasukan tersebut adalah pasukan pengawal Musso dan Amir Syarifuddin yang hendak menghadiri rapat umum di Madiun. Namun, dugaan tersebut ternyata salah karena ketika rapat umum telah berakhir, justru semakin banyak pasukan berseragam hitam-hitam yang datang ke Madiun. Pasukan ini kemudian menjaga berbagai obyek vital seperti pasar, alun-alun, stasiun kereta api, perempatan jalan-jalan besar, pabrik gula, jembatan, bahkan mereka berani menggeledah siapapun yang melintas di tempat-tempat tersebut.
Selain itu, pasukan ini juga berani menculik dan membunuh beberapa tokoh politik lawan PKI serta pegawai pemerintah. Di antara tokoh lawan politik yang diculik adalah Ketua PNI Suradji beserta bendaharanya, Atim Sudarso, tokoh Taman Siswa, Iskandi, tokoh Partai Murba, Hardjowiryo dan tokoh Masyumi, Kusen dan Abdul hamid. Sementara pegawai pemerintah yang diculik oleh pasukan ini antara lain Walikota Madiun Supardi, Patih Madiun Sarjono, Medana Dungus Charis, kepala Kepolisian Karisidenan Madiun Komisaris Besar Sunaryo. Selain itu, para tokoh agama pun tidak luput dari tindakan seperti ini.
Setiap hari, selain melakukan penculikan, pasukan hitam-hitam tersebut gemar melakukan demonstrasai yang tampaknya ditujukan untuk pameran kekuatan. Teror dan ketakutan ada di mana-mana. Setiap malam, penduduk Madiun tidak dapat tidur dengan nyenyak karena khawatir akan menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dari pasukan tersebut, yang kini jumlahnya kian membesar karena banyak penduduk yang menjadi simpatisan PKI bergabung dalam pameran kekuatan dan kewenangan tersebut. Awan hitam seolah menggelayuti Madiun. Sebuah peristiwa bersejarah yang menelan korban jiwa dan raga, harta dan benda, tengah terjadi.


No comments:

Post a Comment

PEMBANTAIAN MASSAL DI PABRIK GULA REJOSARI

Pada pukul 03:00 dini hari tanggal 18 September 1948, tangsi Polisi Gorang Gareng diserang beribu-ribu laskar FDR/PKI. Mereka membawa senj...