Friday, 27 October 2017

PIDATO TERAKHIR BUNG KARNO


Ihwal 17 Agustus 1966 merupakan pidato terakhir Bung Karno, dalam pengertian pidato kenegaraan yang begitu dinanti rakyat Indonesia setiap 17 Agustus. Sudah menjadi rutinitas, bahwa pada peringatan proklamasi kemerdekaan, Bung Karno menyiapkan materi pidato secara khusus.
Materi pidato 17 Agustus acap kali dibuat di Istana Tampaksiring, Bali. Ia bisa beberapa hari di sana tanpa mau diganggu, hanya untuk menyiapkan materi pidato 17 Agustus. Semua buku dan referensi dibawa serta. Tidaklah heran jika rakyat Indonesia mendapat sajian pidato kenegaraan yang begitu berbobot. Pidato yang mampu menyihir siapa pun yang mendengar, baik langsung maupun sekadar berjubel-jubel di depan radio transistor.
Sejarah telah mencatat, pada 17 Agustus 1967 dia sudah tidak lagi berkuasa, sehingga mulutnya terkunci dan dunia tak lagi mendengar spirit progeresif revolusioner dari seorang Putra Sang Fajar. Dunia tak lagi menyimak kecamannya atas hegemoni liberalisme dan kapitalisme. Itulah mengapa saya sebut, bahwa pidato kenegaraan 17 Agustus 1966 sebagai pidato terakhir Bung Karno
Ada banyak pidato setelah 17 Agustus 1966, tetapi nyaris sudah dinafikan sejarah. Pidato-pidato menuju antiklimaks, seperti Nakwasara dan Penjelasan Nawaksara, yang toh berujung pada pelengseran dirinya dari kursi kepresidenan, meski dilakukan dengan cara-cara yang kontroversi, baik menurut kacamata hukum ketatanegaraan, maupun menurut kacamata juridis formal.
Dalam buku ini, selain menafsir pidato yang sering disingkat orang dengan “Jas Merah” itu, saya juga melakukan riset kecil-kecilan terkait respons media massa pada zamannya. Beberapa kali saya masuk-keluar perpustakaan nasional, membolak-balik lembar demi lembar koran tua. Beberapa artikel dan berita, saya sertakan pada epilog buku agar pembaca maklum, bahwa tahun 1966, sejumlah media memang telah memosisikan Bung Karno pada satu sudut yang sulit. Ada semacam penggalangan opini yang begitu sistematis terkait peristiwa G-30-s/SPKI, sehingga Bung Karno “dipaksa” haus menerima status sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Di sini sebuah ironi tampak. Seorang Presiden yang hendak dikudeta, justru dituding “terlibat” (langsung atau tidak langsung) dengan kudeta itu sendiri. Nalar mana yang membenarkan seorang presiden mengkudeta dirinya sendiri?
Terlebih ketika era berganti, zaman berubah, satu per satu serpihan sejarah mulai terkuak. Misal, ihwal keterlibatan CIA, ihwal keterlibatan mantan penguasa Orde Baru, Soeharto dan banyak serpihan sejarah lain yang terbeber menjadi semacam keping-keping puzzle yang bakal melengkapi akurasi sebuah peritiwa bersejarah. Cepat atau lambat, sejarah G-30-S itu paasti bakal tersusun menjadi sebuah bangunan atau bahkan sebuah situs sejarah.
Alhasil, “pesan terakhir” Bung Karno yang berjudul “Jangan sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, saya resapi sebagai sebuah seruan yang harus terus digaungkan sepanjang zaman. Bangsa yang melupakan sejarah, akan mudah tercerabut dari akar sejarah itu sendiri dan menjadi bangsa antah berantah.
Amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR RI periode 1999-2004 yang mengubah sistem tatanan negara dan sistem politik. Di bidang demokratisasi, paham demokrasi liberal (50+1 boleh membantai yang 49), telah mengakibatkan kita bukan lagi “Indonesia yang mengagungkan musyawarah gotong royong”.
Demokrasi Liberal, sama sekali bukan demokrasi Pancasila. Menerapkan demokrasi liberal sama artinya dengan mengkhianati realita sejarah sosial kemasyarakatan rakyat Inndoesia. Sejak diberlakukan amandemen yang sejatinya mengubah landasan konstitusi negara, maka kita terus berkutat pada masalah internal kebangsaan yang nyaris tak berkesudahan.
Bukan hanya itu. Di bidang ekonomi, perubahan pasal 33, mengakibatkan kita terjerumus pada ekonomi pasar bebas dalam keadaan kita masih teramat rapuh. Tidaklah heran jika sumber daya alam yang begitu melimpah, tak juga mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan bangsa karena diekspoitasi oleh pihak asing dengan “restu” pemerintah yang berkuasa. Maka sejatinya, para komprador bangsa telah “menjual” Indonesia untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.




No comments:

Post a Comment

PEMBANTAIAN MASSAL DI PABRIK GULA REJOSARI

Pada pukul 03:00 dini hari tanggal 18 September 1948, tangsi Polisi Gorang Gareng diserang beribu-ribu laskar FDR/PKI. Mereka membawa senj...